Media Asuransi, JAKARTA – Buntut dari ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terjerat pinjaman akibat jadi korban penipuan online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan semakin menggencarkan program literasi keuangan di kampus-kampus. OJK sudah berbicara dengan bebrapa kampus yang menjadikan kemampuan mengelola keuangan wajib dipelajari oleh semua mahasiswa di semua jurusan.
Perkembangan terakhir, OJK menginformasikan bahwa jumlah korban mahasiswa IPB yang mendapatkan keringanan 121 orang dengan 197 pinjaman, dengan total pinjaman Rp650,19 juta, tagihan tertinggi Rp16,09 juta. Empat perusahaan, yakni tiga perusahaan pembiayaan dan satu platform penyedia pinjaman, telah menyetujui memberikan relaksasi melalui restrukturisasi penghapusan pokok, bunga, dan denda sesuai kebijaksanaan dari masing-masing perusahaan/ platform.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa dari sisi literasi keuangan, OJK melihat kejadian yang menimpa mahasiswa IPB merupakan pelajaran dan catatan penting. Karena kejadian ini menimpa kalangan mahasiswa yang seharusnya sudah memiliki literasi keuangan yang baik.
“Kemampuan mengelola keuangan itu adalah essential life skill yang harus dimiliki oleh semua orang, semua mahasiswa apapun jurusannya, semua masyarakat apapun latar belakangnya perlu kemampuan mengelola keuangan,” kata Kiky, panggilan akrabnya, dalam jumpa pers secara daring, Senin sore, 19 Desember 2022.
|Baca juga: Utang 31 Mahasiswa IPB Korban Penipuan Online, Dihapus Buku oleh Pinjol
Lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding survei sebelumnya di 2019 yaitu 76,19 persen.
Hal tersebut menunjukkan jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di 2019 menjadi 35,42 persen di 2022. Namun demikian jarak tersebut harus terus diturunkan.
“Ke depan kita tidak bisa membuat inklusinya dikecilkan, namun literasinya yang harus lebih kita tingkatkan. Terlebih lagi kita punya target inklusi 90 persen di tahun 2024 mendatang, seperti yang telah ditargetkan oleh presiden. Nah PR-nya adalah bagaimana literasi ini semakin terakselerasi untuk mengejar inklusi keuangan yang memang lebih tinggi,” jelas Kiky.
Menurut dia, kejadian di kampus IPB ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat harus terus digerakkan bersama-sama oleh semua kalangan termasuk para pimpinan akademisi. Peningkatan keilmuan mahasiswa harus juga diikuti penguatan pemahaman terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan, sehingga para mahasiswa justru bisa menjadi pelopor atau agen literasi keuangan bagi masyarakat dalam memahami dan menggunakan produk dan layanan sektor jasa keuangan secara bijak dan benar.
OJK akan terus memperkuat dan memperluas program literasi keuangan di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi secara offline, online, serta melalui kampanye nasional yang massif dan penguatan sinergi serta aliansi strategis dengan berbagai pihak. “Karena masyarakat kita beragam, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tingkat pemahaman yang berbeda-beda, maka kita akan menyiapkan program yang berbeda,” tuturnya.
|Baca juga: Bermasalah dengan Pinjol Ilegal? Datanglah ke Warung Waspada Pinjol
Di 2023, OJK akan fokus membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN serta intensifikasi pemanfaatan Learning Management System Edukasi Keuangan (LMS Edukasi Keuangan) khususnya bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.
Selain itu, sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK juga terus memperkuat program dan kebijakannya untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha jasa keuangan.
Dari 1 Januari – 9 Desember 2022, OJK melayani sebanyak 298.627 layanan dengan rincian sebanyak 88,38 persen adalah pertanyaan, 6,98 persen laporan dan 4,63 persen pengaduan dari semua sektor. Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89 persen. Sektor terbanyak yang dilayani oleh OJK adalah mengenai fintech sebesar 21.54 persen.
Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan (soceng/social engineering, skimming), kegagalan dan keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga/denda/pinalti.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
