Bos BPJS Kesehatan Sebut Ada Kemungkinan Iuran Dinaikkan, Kapan?

Media Asuransi, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan ada kemungkinan iuran dinaikkan di masa mendatang. Kendati demikian, perlu ada pertimbangan yang menyeluruh dan matang sebelum keputusan itu diberlakukan di kemudian hari.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membenarkan ke depan kemungkinan akan ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun demikian, lanjutnya, rencana tersebut secara keseluruhan tentunya masih menunggu Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024.

“Tentu Presiden terpilih atau yang baru nanti sudah harus mengambil kebijakan yang sesuai. Untuk itu akan kami sampaikan beberapa stategi alternatifnya,” jelas Ali, kepada Media Asuransi, dikutip Rabu, 24 Januari 2024.

Tidak alami defisit

Di sisi lain, Ali Ghufron Mukti menambahkan, secara umum BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit, menanggapi ramainya polemik bahwa BPJS Kesehatan berpotensi defisit di 2024. Pihaknya sengaja menyampaikan potensi defisit tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun ini karena kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan kian meningkat.

|Baca: Terungkap! Ini Tanggapan Bos BPJS Kesehatan soal Polemik Potensi Defisit di 2024

“BPJS secara umum tidak defisit, karena kepercayaan masyarakat yang meningkat maka utilisasi meningkat tajam. Sehingga tahun ini sengaja RKAT kita susun defisit tahun berjalan, tetapi total atau keseluruhan tidak defisit. Karena ada aset neto,” jelas Ali.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai sebanyak Rp57,76 triliun pada 2023 secara unaudited. Sementara total klaim yang dianggarkan sepanjang 2024 mencapai Rp176 triliun, dan iurannya diprediksi lebih sedikit dibandingkan dengan klaim tersebut.

|Baca: Mandala Multifinance (MFIN) Minta Restu Pergantian Pengendali dan Perubahan Direksi

Lebih lanjut, agar defisit tersebut tidak terjadi, dia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan berbagai strategi yakni meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak swasta juga termasuk dengan adanya kemungkinan usulan cost sharing yang telah diterapkan di luar negeri.

Editor: Angga Bratadharma