Bos Komisi XI Desak OJK Melakukan Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan

Media Asuransi, JAKARTA – Komisi XI DPR RI menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh pada industri asuransi kesehatan nasional. Hal itu ditegaskan dalam rapat kerja bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Agenda utama rapat tersebut berfokus pada pengaturan kebijakan co-payment —yang kemudian diusulkan menggunakan istilah risk sharing— dalam produk asuransi kesehatan. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan isu kesehatan kini menjadi sektor yang kian mendesak untuk dibenahi.

Misbakhun menyebut industri kesehatan nasional telah mencapai skala sekitar Rp600 triliun, sebuah angka yang menurutnya menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat. “Isu kesehatan ini sebenarnya sangat serius,” katanya, dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.

“Ada yang namanya healthcare inflation, dan kita belum tahu apakah komponen inflasi ini masuk ke dalam perhitungan inflasi umum atau tidak. Namun jelas bahwa tekanan biaya kesehatan harus menjadi perhatian,” tambah Misbakhun.

|Baca juga: Penyidik OJK Selesaikan Penyidikan Tindak Pidana Direksi BPD Kaltim dan Kaltara

Ia mencontohkan bagaimana di Amerika Serikat (AS) isu kesehatan selalu menjadi bahan perdebatan dalam setiap kampanye presiden karena berkaitan langsung dengan sistem pelayanan dan keberlanjutan ekosistem kesehatan nasional.

Penguatan ekosistem asuransi kesehatan

Setelah mendengarkan pemaparan OJK, Komisi XI menyepakati perlunya peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan ekosistem asuransi kesehatan. Komisi XI juga mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam membangun sistem asuransi kesehatan yang stabil, sehat, berdaya saing, dan tetap mengedepankan perlindungan konsumen.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XI menyampaikan sejumlah poin penguatan terhadap OJK, di antaranya:

1. Komisi XI telah menerima dan mencermati penjelasan OJK terkait pengaturan dan pengawasan kebijakan co-payment atau risk sharing dalam produk asuransi kesehatan.
2. Penguatan tata kelola ekosistem asuransi kesehatan diarahkan untuk mengurangi risiko gagal bayar, meningkatkan transparansi, serta menjaga keberlangsungan industri di tengah meningkatnya biaya layanan kesehatan.

Komisi XI dan OJK juga menyepakati ruang lingkup kebijakan pembagian risiko (risk sharing) sebagai berikut: Istilah co-payment akan diganti dengan risk sharing. Lalu, perusahaan asuransi wajib menyediakan produk asuransi tanpa fitur risk sharing, sehingga masyarakat tetap memiliki opsi layanan penuh tanpa biaya tambahan.

Perusahaan dapat menyediakan produk dengan fitur risk sharing dengan ketentuan seperti:

1. Pemegang polis menanggung lima persen dari total klaim.
2. Batas maksimum risk sharing untuk rawat jalan sebesar Rp300 ribu per pengajuan klaim.
3. Untuk rawat inap sebesar Rp3 juta per pengajuan klaim maka alternatif mekanisme tahunan dapat diterapkan sepanjang disepakati oleh perusahaan dan pemegang polis.

Definisi risk sharing

Dalam penjelasan OJK, risk sharing didefinisikan sebagai biaya tertentu yang ditanggung pemegang polis dari total klaim, berbeda dengan deductible yang merupakan biaya awal yang harus dibayar sendiri oleh peserta sebelum manfaat asuransi berlaku.

|Baca juga: Jangan Salah Paham, Ini Aturan Deductible yang Wajib Dipahami Pemilik Polis Asuransi!

Komisi XI menegaskan kebijakan risk sharing tidak akan diterapkan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Skema ini hanya berlaku pada produk asuransi kesehatan komersial.

Selain itu, OJK diminta melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan sebelum POJK terkait Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan diberlakukan. Sosialisasi ini dinilai penting agar publik memahami perubahan struktur biaya dan manfaat yang akan diterapkan.

Dengan berbagai penegasan tersebut, Komisi XI berharap reformasi ekosistem asuransi kesehatan dapat menghasilkan industri yang lebih kuat, akuntabel, serta mampu memberikan layanan kesehatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Editor: Angga Bratadharma