Media Asuransi, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi Pemerintah Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global dan proyeksi perlambatan ekonomi. Salah satu risiko utama yang menjadi perhatian adalah kinerja pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak.
Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan upaya ekstra diperlukan untuk memastikan realisasi pendapatan pajak dapat sejalan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi krusial mengingat pada tahun lalu pemerintah masih menghadapi shortfall penerimaan pajak yang cukup besar.
“Saya kira ini memang perlu usaha ekstra, terutama perbaikan dari sisi coretax-nya. Itu menjadi penting supaya pendapatan pajaknya bisa sesuai dengan target. Tahun lalu kan kita ada shortfall kira-kira Rp250 triliun,” ujar Septian, dalam panel diskusi Nusantara Economic Outlook (NEO) 2026, di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
|Baca juga: Kehadiran Kelompok Usaha Bank (KUB) Diharap Tingkatkan Struktur Permodalan BPD
“Tahun ini diharapkan mungkin kita bisa tumbuh dengan lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian yang dicapai tahun lalu,” tambah Septian.
Ia menekankan pentingnya perbaikan dari sisi sistem dan administrasi perpajakan agar penerimaan negara dapat lebih optimal. Menurutnya, jika pendapatan pajak tidak tercapai sesuai harapan maka konsekuensinya dapat berdampak langsung pada keberlanjutan berbagai program pemerintah.
|Baca juga: DEN Bawa Kabar Baik untuk Ekonomi RI di Tengah Tingginya Ketidakpastian Global
“Karena risikonya kalau pendapatan pajaknya ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya nanti tentu saja ada beberapa program-program pemerintah yang perlu disesuaikan. Tentu saja ini kan tidak bagus untuk ekonomi kita,” katanya.
Septian menjelaskan belanja pemerintah memiliki peran signifikan dalam menopang ekonomi nasional dengan kontribusinya mampu mencapai sekitar 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, stabilitas fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global.
“Karena mau nggak mau government spending itu bisa sampai sekitar 15 persen dari total PDB kita. Jadi cukup signifikan. Saya kira ini penting, jadi perbaikan dari sisi upaya ekstra, dari sisi peningkatan pendapatan negara ini adalah satu hal yang menjadi prioritas untuk 2026,” pungkas Septian.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
