Media Asuransi, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menyampaikan perkiraan sector keuangan digital akan tumbuh 8 kali lipat di tahun 2030 mendatang. Wapres mengutip proyeksi Kementerian Perdagangan (Kemendag), bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh dari sekitar Rp600 triliun pada saat ini menjadi Rp4.500 triliun di tahun 2030 mendatang.
Hal ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara Fintech Visionary Talk II di The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, Minggu, 12 Desember 2021.
“Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wapres dalam keterangan resmi yang dikutip Media Asuransi, Senin, 13 Desember 2021.
|Baca juga: Menkeu: Transformasi Ekonomi Digital Harapan Baru Sumber Pendapatan Negara
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B Panjaitan, menyatakan bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik. Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurut Luhut, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi,” ungkap Luhut.
Hal itu terjadi karena meskipun masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya. Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. “Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi,” tuturnya.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
