Fintech Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Media Asuransi, JAKARTA – Kehadiran financial technology (fintech) sebagai bentuk inovasi digital dalam layanan jasa keuangan, sangat penting dalam mendorong percepatan digitalisasi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Sunu Widyatmoko, mengatakan bahwa peran UMKM sangat besar dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini bisa kita lihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang mencapai lebih dari 60%.

“Lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia itu dipekerjakan oleh UMKM, namun dalam perjalanannya, UMKM menghadapi kondisi yang relatif kesulitan apabila dihadapkan pada masalah pendanaan,” kata Sunu dalam keterangannya, Jumat, 8 September 2023.

Menurutnya, kontribusi UMKM sangat besar, tetapi ketika bicara mengenai pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional, kendalanya adalah aset untuk jaminan, laporan keuangan masih merugi meski secara cash flow positif. “Itu satu aspek yang dilematis yang ditemui oleh UMKM terutama untuk perusahaan rintisan. Fintech peer to peer (P2P) lending, dapat memberikan pinjaman yang disesuaikan dengan bisnis model, disesuaikan dengan cash flow cycle, sehingga pada saat UMKM membutuhkan pinjaman, fintech lending dapat membantu,” katanya.

|Baca juga: Pembiayaan Fintech Perluas Akses Pembiayaan UMKM

Berdasar riset AFPI sebelumnya, permintaan pembiayaan UMKM belum merata dan masih terpusat di Jawa dan Bali, yakni 62% dari total pembiayaan UMKM di Indonesia pada 2022 yang sebesar Rp1.400 triliun. Padahal segmen dengan pertumbuhan tertinggi ada di Indonesia Timur dengan skala Ultra Mikro dan Mikro. Namun, sampai saat ini akses pendanaan masih terbatas di wilayah tersebut.

“Untuk dapat meningkatkan layanan pinjaman bagi UMKM, diperlukan komitmen semua pihak untuk membangun ekosistem digital. Yang dibutuhkan fintech saat memberikan pendanaan meliputi konfirmasi kegiatan usaha, monitoring perputaran dana usaha, program pendampingan kegiatan usaha, termasuk data-data pemerintah untuk keperluan scoring seperti data BPJS, Jamsostek, pajak, dan asuransi kegiatan usaha. Dengan adanya informasi utuh tersebut maka pendanaan UMKM tidak hanya akan meningkat jumlahnya, tetapi juga ragam dan sebaran di daerah diluar Jawa dan Bali,” ujar Sunu.

Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding pinjaman fintech P2P lending pada Juli 2023 sebesar Rp55,98 triliun. Angka ini termasuk pembiayaan terhadap UMKM di Tanah Air yang terus mengalami peningkatan dari periode-periode sebelumnya. Adapun secara keseluruhan, total pinjaman yang telah disalurkan fintech P2P lending di Indonesia sejak 2018 hingga Juli 2023 mencapai Rp657,85 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Eddy Misero, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan UMKM di Indonesia lebih melek digital. Namun dalam implementasinya terdapat sejumlah kendala, salah satunya tingkat literasi yang tergolong rendah. Hal ini karena dari segi pendidikan para pelaku UMKM berada di tingkat middle-to-low. Oleh karenanya diperlukan upaya bersama agar UMKM bisa masuk ke dunia digital.

“Selain itu, untuk masuk ke digitalisasi diperlukan tools, yang tentunya membutuhkan modal. Tetapi jangan juga menjadi pelaku UMKM yang menerima nasib. Meski dalam kondisi tertatih, pelaku UMKM harus mempunyai growth mindset. Jangan menjadikan suatu kesulitan sebagai hambatan, tetapi harus dijadikan tantangan yang dapat mendorong kita untuk berkembang,” ungkap Eddy.

Direktur Eksekutif Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (Fokus UMKM), Ari Prabowo, mengatakan bahwa dari 60 juta lebih unit UMKM di Indonesia, secara persentase masih sedikit UMKM yang bisa memanfaatkan permodalan melalui fintech, karena minimnya pengetahuan mengenai dunia digital. Padahal proses digitalisasi sangat penting, karena hal ini menjadi salah satu unsur dari komitmen ‘4go’ Fokus UMKM yaitu go legal, go modern, go digital, dan go global.

Editor: S. Edi Santosa