Fitch Afirmasi Peringkat Pupuk Indonesia AAA Outlook Stabil

Media Asuransi, JAKARTA – Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Pupuk Indonesia (Persero) (PTPI) dan peringkat obligasi berdenominasi rupiah yang beredar di ‘AAA(idn)’. Outlook Stabil.

Dikutip dari keterangan resminya, Fitch menjelaskan bahwa peringkat PTPI disamakan dengan induk utamanya, pemerintah Indonesia (BBB/Stabil), karena skor dukungan perusahaan yang sangat kuat berdasarkan Kriteria Peringkat Entitas Terkait Pemerintah (GRE) Fitch. Keterkaitan tersebut didorong oleh peran strategis PTPI sebagai agen tunggal pemerintah dalam memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak melalui skema public service obligation (PSO).

Fitch menilai standalone credit profile (SCP) PTPI di ‘aa-(idn)’. Hal ini mencerminkan posisinya yang terdepan di pasar pupuk Indonesia, marjin EBITDA yang stabil, dan peningkatan leverage. Hal ini diimbangi oleh kebutuhan modal kerja perusahaan yang besar untuk menyangga pembayaran subsidi dan program belanja modal yang signifikan dalam jangka menengah.

|Baca juga: Fitch Afirmasi Peringkat Pupuk Indonesia AAA Outlook Stabil

Peringkat Nasional ‘AAA’ menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh agensi dalam skala Peringkat Nasionalnya untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang dengan ekspektasi risiko gagal bayar terendah relatif terhadap semua emiten atau surat utang lainnya di negara atau kesatuan moneter yang sama.

PTPI sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang memiliki pengaruh besar terhadap investasi, keputusan strategis dan operasional PTPI. Semua anggota pengurusnya ditunjuk oleh negara melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. PTPI diberi mandat untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Penetapan harga, volume, dan marjin keuntungan pupuk bersubsidi PTPI dikendalikan oleh negara melalui Kementerian Pertanian.

PTPI rutin menerima subsidi dari negara untuk produksi dan distribusi pupuk bersubsidi. Subsidi pupuk yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp25,3 triliun (9,0 juta ton) atau setara dengan 8,5% dari total subsidi dalam APBN. Apalagi, ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan negara pada 2023 dengan alokasi anggaran Rp104,2 triliun. Pupuk bersubsidi (termasuk pendapatan subsidi) merupakan penyumbang terbesar terhadap total pendapatan PTPI.

Fitch menyatakan bahwa Default oleh PTPI akan berdampak buruk pada distribusi pupuk bersubsidi, yang secara signifikan akan mempengaruhi ketahanan pangan negara. PTPI adalah perusahaan pupuk terbesar kedelapan secara global berdasarkan pendapatan pada tahun 2021.

|Baca juga: PT Pupuk Indonesia (Persero) Catatkan Obligasi Rp2,75 Triliun

PTPI tidak dapat dengan mudah digantikan oleh sumber domestik dan regional jika produksi pupuknya terganggu. Penurunan pupuk bersubsidi juga akan mempengaruhi mata pencaharian lebih dari 33,4 juta petani, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, karena pupuk merupakan biaya yang signifikan bagi para petani kecil tersebut.

Menurut Fitch, kegagalan keuangan oleh PTPI akan merusak kepercayaan investor pada kemampuan negara untuk mendukung GRE lain, mengingat status entitas sebagai penerima subsidi. PTPI merupakan peminjam utama di perbankan dan pasar modal domestik. Ini juga merupakan salah satu emiten terbesar dari sektor korporasi di pasar obligasi domestik, dengan penerbitan tunggal melebihi Rp2 triliun.

Fitch yakin skema subsidi PTPI tidak akan berubah dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Di bawah skema tersebut, PTPI menerima subsidi langsung dari negara untuk mengkompensasi selisih biaya ditambah persentase margin yang telah ditentukan sebelumnya untuk penjualan pupuk bersubsidi.

Dukungan subsidi menjadi faktor kunci pemerataan peringkat PTPI dengan peringkat Indonesia. Oleh karena itu, Fitch dapat mempertimbangkan tindakan pemeringkatan negatif jika pemerintah mengumumkan perubahan yang mempengaruhi kewajiban PSO PTPI.

“Kami yakin skema ‘Kartu Tani’, yang diperkenalkan beberapa tahun lalu, melengkapi skema subsidi saat ini, karena mempersingkat proses verifikasi. Kami tidak mengharapkan penyesuaian substansial yang akan mempengaruhi skema subsidi PTPI. Pemanfaatan Kartu Tani berada di bawah 30% dari 17 juta petani yang teridentifikasi pada akhir Oktober 2022 karena masih ada tantangan di lapangan, meskipun kartu telah didistribusikan ke 55% petani sasaran,” jelasnya.

Editor: S. Edi Santosa