Ini Kata Sri Mulyani soal Dampak Peningkatan Tensi Geopolitik

Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peningkatan tensi geopolitik yang terjadi saat ini telah menciptakan lanskap ekonomi global yang kompleks.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam berbagai agenda utama seperti “International Monetary and Financial Committee Early Warning Exercise (EWE)”. Menurut dia, proyeksi pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan mengalami tekanan, terutama diakibatkan kenaikan suku bunga yang meningkatkan biaya pinjaman.

Di samping itu, tekanan terhadap utang, terutama di negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah, akan semakin diperparah dengan peningkatan arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar. Lebih lanjut, dinamika politik global berpotensi meningkatkan instabilitas sosial politik.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menekankan kepada para pembuat kebijakan akan pentingnya menyusun kebijakan dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan ekonomi.

|Baca juga: Fundamental Ekonomi Indonesia Diyakini Tangguh Hadapi Gejolak Geopolitik

Selanjutnya pada agenda “International Monetary and Financial Committee Breakfast Meeting”, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan akan pentingnya mengelola keterbatasan ruang fiskal di tengah kenaikan belanja sosial dan manajemen utang. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyerukan empat prioritas strategis antara lain mendorong persatuan global yang damai dan resolusi bersama, menyediakan dukungan fiskal kepada yang membutuhkan, menjaga stabilitas makroekonomi, dan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sri Mulyani, sebagai Gubernur Bank Dunia dan Alternate Governor IMF untuk Indonesia, memimpin delegasi dan berperan aktif dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pada 15-20 April 2024.

Agenda 2024 IMF-WBG Spring Meetings mengambil tema Vision to Impact yang berfokus pada isu-isu pembangunan internasional, manajemen utang, pemulihan ekonomi, dan iklim. Rangkaian Pertemuan Musim Semi dilaksanakan dalam bentuk rapat utama, seminar, briefing, pertemuan bilateral, dan kegiatan strategis lainnya.

Mengawali kegiatan, dalam high-level event “Navigating the Mid-transition Period of The Low Carbon Shift” yang digagas Brookings Institute, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa proses transisi energi yang adil dan terjangkau cukup kompleks. Untuk mencapai transisi energi tersebut, peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dalam menyusun kerangka kebijakan pembiayaan, menyediakan inovasi instrumen yang dapat mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance), dan membangun kerja sama pada tingkat regional dan global.

Kemenkeu perlu memastikan kebijakan fiskal yang sound dan prudent untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk transisi energi tersebut. Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan, dibutuhkan taksonomi pembiayaan berkelanjutan pada tingkat regional seperti ASEAN yang memberikan sinyal dan memungkinkan pihak swasta berperan serta dalam investasi transisi energi.

|Baca juga: Sri Mulyani Pamer Kesuksesan Indonesia Hadapi Covid-19 di IMF Fiscal Forum

Terakhir, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan urgensi penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam menindaklanjuti komitmen bersama seperti melalui Just Energy Transition Partnership – Indonesia(JETP Indonesia) yang merupakan capaian Presidensi G20 Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga turut berpartisipasi dalam diskusi panel “Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in ASEAN”. Dalam diskusi tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN hingga mencapai US$2 triliun pada 2030.

DEFA menyediakan peta jalan yang komprehensif dalam mempercepat perdagangan digital, pengelolaan data, perkembangan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan yang inklusif. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyerukan bahwa Indonesia akan terus mendorong implementasi kerja sama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk upaya dalam mengatasi tantangan ekonomi digital seperti fraud, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Pada pertemuan “Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Actions (CFMCA)”, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memimpin koalisi bersama Menteri Keuangan Belanda dan menyampaikan beberapa isu utama antara lain peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta upaya untuk mobilisasi pasar global guna membiayai transisi energi.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya keterlibatan nyata para Menteri Keuangan dari seluruh dunia dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC setiap negara, terutama dalam merancang kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang mengintegrasikan prioritas aksi iklim.

|Baca juga: Erick Minta BUMN Siap Mengantisipasi Dampak Gejolak Ekonomi dan Geopolitik Global

Selain itu, Koordinasi antara Kemenkeu dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga ditekankan dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC.

Dalam rangkaian 2024 IMF-WBG Spring Meetings di Washington DC ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG). Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama perwakilan negara anggota dan undangan Forum G20 Presidensi Brasil ini membahas upaya kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tantangan global saat ini.

Dalam Working Dinner G20, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perencanaan iklim di masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan yang selaras dengan Kerangka Keuangan Transisi G20.

Dalam intervensinya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa skema blended finance sangat penting untuk memobilisasi sumber pendanaan dan dukungan internasional. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pentingnya pengembangan instrumen carbon credit sebagai tambahan insentif yang dapat menarik lebih banyak peran sektor swasta untuk berinvestasi.

Penguatan peran Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) juga dibutuhkan, termasuk dalam mengelola dan mengurangi risiko sehingga mampu menarik lebih banyak pembiayaan dari sektor swasta.

Editor: Achmad Aris