Inklusi dan Literasi Keuangan Jawa Tengah Naik, Ganjar Pranowo Apresiasi OJK

Media Asuransi, JAKARTA – Angka literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah berdasar hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 meningkat. Atas peningkatan ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022,” kata Ganjar Pranowo dalam sesi dialog pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, Kamis, 27 April 2023.

Selain Ganjar, hadir sebagai pembicara dalam dialog tersebut adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Rakorda TPAKD merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan OJK bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga sebagai upaya evaluasi dan konsolidasi program kerja inklusi keuangan di setiap daerah. Rakorda TPAKD Jawa Tengah kali ini juga dihadiri oleh anggota TPAKD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan perwakilan dari Industri Jasa Keuangan sebagai peserta.

Menurut Friderica, OJK bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam TPAKD terus bersinergi mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dia jelaskan, peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat termasuk di perdesaan, sehingga sinergi penguatannya harus terus dijalankan.

|Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jateng Membaik, Angka Pengangguran pun Turun

“OJK telah memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di semua daerah di Indonesia. Karena memang setiap peningkatan satu persen inklusi keuangan di daerah, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16 persen,” katanya.

Friderica menambahkan, OJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang sesuai seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain. Penguatan akses keuangan di perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat.

Sementara itu Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang desa wisata terbanyak secara nasional. “Saat ini pariwisata tercatat sudah bangkit dan jumlah dari lapangan kerja yang diciptakan semakin berkualitas dan mengacu pada aspek sustainability. Di tahun 2023, nilai devisa pariwisata ditargetkan sebesar US$2,0 miliar sampai dengan US$5,95 miliar. Untuk itu, ketersediaan akses keuangan perlu terus dilakukan,” katanya.

Sementara itu Friderica menjelaskan bahwa untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan khususnya dalam rangka kemandirian ekonomi desa, OJK akan membangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa (PIKD) yang merupakan bagian dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Pilot project program tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, dan nantinya dapat diimplementasikan juga di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Program PIKD merupakan sinergi OJK dengan Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan yang di dalamnya mengakomodir juga program bersama antara OJK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu program pengembangan Desa Wisata. Kerja sama antara OJK dengan Kemenparekraf tersebut diimplementasikan secara nasional melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif yang menjadikan desa sebagai sasarannya.

“OJK akan terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah melalui kemandirian ekonomi desa serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan,” jelas Friderica Widyasari Dewi.

Editor: S. Edi Santosa