Media Asuransi – Pemegang saham PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank atau BABP), anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menyetujui rencana Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) dan rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam RUPSLB Rabu, 9 Juni 2021.
Dana yang diperoleh dari dua aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan MNC Bank, memperluas kapasitas pinjaman MNC Bank dan akuisisi nasabah secara digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Dan yang terpenting untuk mendukung pengembangan MotionBanking sebagai aplikasi perbankan digital paling terintegrasi, termasuk pengembangan Credit Scoring berbasiskan AI dan pengintegrasian MotionPay serta kartu kredit virtual (Visa dan Mastercard) dan aplikasi fintech terkait lainnya yang dimiliki MNC Group maupun pihak eksternal.
|Baca juga: Gandeng Mastercard dan GPN, MNC Bank Luncurkan Kartu Debit
“Non HMETD dan HMETD diprioritaskan untuk investor strategis atau investor finansial kredibel yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengem- bangan layanan perbankan digital MotionBanking,” kata Presiden Direktur MNC Bank Mahdan melalui keterangan resmi yang dikutip Media Asuransi, Kamis, 10 Juni 2021.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kali ini, pemegang saham telah setuju dan menerima laporan tahunan yang diaudit untuk tahun buku 2020, termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris tahun buku 2020.
|Baca juga: MNC Bank (BABP) Luncurkan Aplikasi MotionBanking
RUPST juga menyetujui pengangkatan anggota direksi baru Teddy Setiawan Tee, yang akan efektif setelah lulus fit and proper test dari OJK. Pengangkatan Teddy untuk memimpin transformasi pelayanan perbankan digital MotionBanking menjadi yang terdepan di Indonesia, yang ditargetkan meraih 30 juta pengguna dalam jangka waktu 5 tahun. MotionBanking akan menjadi lokomotif pertumbuhan kinerja MNC Bank serta layanan keuangan digital lainnya dalam MNC Kapital.
Selanjutnya RUPST juga menyetujui pemberian wewenang kepada dewan komisaris, dalam menentukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk tahun buku 2021. Aca
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
