Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, hingga Oktober 2023, anggaran belanja pemilihan umum (Pemilu) telah terserap sebesar Rp18,8 triliun, dari pagu senilai Rp30,1 triliun pada tahun 2023.
“Anggaran ini tersebar pada 16 kementerian/lembaga, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, dalam Konferensi Pers Virtual APBN KiTa, Jumat, 24 November 2023.
Isa mengungkapkan realisasi terbesar belanja pemilu ada pada dua lembaga utama, yaitu KPU dan Bawaslu dengan serapan senilai Rp16,3 triliun. Tetapi, terdapat pula 14 kementerian/lembaga lainnya yang sudah melakukan belanja pemilu dengan serapan sebanyak Rp2,6 triliun.
|Baca juga: Penerimaan Pajak Capai Rp1.523,7 Triliun per Oktober 2023
Dengan belanja pemilu tersebut, ia menyampaikan terdapat kenaikan belanja modal pemerintah pusat yang juga tercermin dalam kenaikan belanja modal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menjadi sebesar Rp247 triliun pada 2024 dari senilai Rp210 triliun pada 2023.
“Kami berharap eksekusinya pada tahun depan tetap berjalan baik. Sebagaimana disampaikan tadi, pada tahun ini sampai bulan Oktober realisasi belanja modal tetap lebih tinggi dari tahun lalu,” kata Isa.
Dalam kesempatan sama, Febrio Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu mengestimasikan belanja pemilu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 0,2 persen pada 2023, sementara pada 2024 dapat meningkatkan perekonomian sebesar 0,25 persen.
Maka dari itu, pemilu telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan kegiatan tersebut biasanya membuat belanja pemerintah, terutama yang terkait dengan pemilu meningkat cukup signifikan.
“Secara langsung dan tidak langsung ini juga memengaruhi kondisi masyarakat dan aktivitas ekonomi di masyarakat,” jelas Febrio.
Menurut Febrio, dampak langsung bagi belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi di masyarakat bisa terjadi akibat aktivitas kampanye. Apalagi akan terdapat banyak calon anggota legislatif yang mengikuti Pemilu 2024, baik dari pusat maupun kabupaten/kota.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
