Media Asuransi – Kementerian Keuangan merilis laporan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang tahun 2020 mencapai Rp579,8 triliun atau setara 83,4 persen dari pagu anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun. Alokasi anggaran yang terpakai tersebut terbagi dalam 6 kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan Covid-19 memberikan implikasi yang sangat luas sehingga banyak komponen kebijakan pemerintah dalam alokasi anggaran PEN untuk mendorong pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini.
“Pemerintah telah membagi dalam 6 sektor sebagai komponen kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Maka dari itu, komponen untuk Kesehatan cukup tinggi dan alokasi anggarannya mencapai Rp99,5 triliun di tahun 2020 lalu,” kata Sri Mulyani sebagaimana dilansir laman resmi Kemenkeu Selasa, 5 Januari 2021.
Hingga Oktober 2020, Penyerapan Anggaran PEN Capai Rp408,66 Triliun
Dalam paparannya, terdapat 6 sektor yang menjadi komponen kebijakan yang terealisasi sepanjang 2020 antara lain untuk sektor kesehatan telah terealisasi Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam sub komponen lainnya yang meliputi insentif tenaga kesehatan Rp9,55 triliun, belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp42,52 triliun, gugus tugas untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp3,22 triliun, santunan kematian kesehatan terealisir Rp600 miliar, iuran Jaminan Kesehatan Nasional mencapai Rp4,11 triliun dan insentif perpajakan kesehatan realisasi Rp4,05 triliun.
Untuk Perlindungan sosial realisasi di tahun 2020 mencapai Rp220,39 triliun, dari total pagu sebesar Rp230,21 triliun. Anggaran yang terealisasi tersebut terbagi dalam PKH sebesar Rp36,71 triliun, kartu sembako sebesar Rp41,84 triliun, BLT Dana Desa sebesar Rp22,78 triliun, bantuan beras atau PKH sudah terealisasi Rp5,26 triliun, Bantuan tunai sembako non PKH sebesar Rp4,5 triliun dan diskon listrik telah diberikan kepada 32,1 juta rumah tangga dengan realisasi Rp11,45 triliun.
Sementara itu, bansos sembako mencapai Rp7,1 triliun dengan output 2,2 juta KPM, kartu pra kerja sudah terealisasi Rp19,98 triliun dengan output 5,6 juta orang, BSU tenaga pendidik honorer untuk Kemendikbud terealisasi Rp2,94 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp1,13 triliun dengan capaian output masing masing mencapai 2 juta tenaga pendidik dan 619,7 ribu tenaga pendidik.
Lainnya, lanjut Kemenkeu, untuk BST Non Jabodetabek terealisasi Rp32,84 triliun, bantuan subsidi gaji atau upah mencapai Rp29,81 triliun dengan output 12,4 juta orang, dan terakhir subsidi kuota internet untuk Kemendikbud mencapai Rp3,82 triliun dan Kemenag Rp0,24 triliun.
Kepercayaan Pasar Masih Tinggi, Lelang SUN Perdana 2021 Lampaui Target
Kemudian, untuk sektor Kementerian, Lembaga dan Pemda realisasi sudah mencapai Rp66,59 triliun dari total pagu sebesar Rp67,86 triliun. Alokasi ini ditujukan untuk mendukung Pemda serta KL dalam proses pemulihan ekonomi. Utamanya adalah pemberian hibah kepada Pemda untuk pemulihan sektor pariwisata. Program padat karya KL telah membantu 2,25 juta Naker serta DAK fisik telah membantu 1,39 juta naker.
Untuk dukungan UMKM pemerintah mencatat realisasinya mencapai Rp112,44 triliun, dari total pagu sebesar Rp116,31 triliun. Dukungan UMKM ini bertujuan untuk menopang permodalan dan cash flow UMKM pada masa pandemi, berupa bantuan permodalan baik melalui perbankan maupun secara langsung.
Selanjutnya untuk insentif usaha realisasinya sudah mencapai Rp56,2 triliun, dari pagu sebesar Rp120,61 triliun. Insentif ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat berupa PPh 21 DTP. Dan terakhir untuk pembiayaan korporasi realisasinya sudah mencapai Rp60,73 triliun, atau sudah mencapai target dari pagu yang ditetapkan. Dukungan korporasi ini ditujukan melalui BUMN serta penjaminan modal kerja. One
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
