Media Asuransi, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang Rusia–Ukraina. Pemulihan ekonomi global mengalami tekanan sehingga diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai volatilitas pasar keuangan yang meningkat, seiring dengan eskalasi perang Rusia-Ukraina.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa ekspektasi positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring dengan meredanya Covid-19 tertahan atau mengalami tekanan karena eskalasi kondisi perang Rusia–Ukraina sejak 24 Februari 2022.
“Langkah-langkah pengenaan sanksi berbagai negara, terutama Amerika Serikat, Eropa, terutama negara G7+ terhadap Rusia di tengah masih terjadinya gangguan rantai pasok, telah menekan volume perdagangan dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Perang Rusia-Ukraina tersebut juga telah memicu kenaikan harga komoditas global secara signifikan terutama energi, pangan, dan logam yang berdampak pada meningkatnya inflasi global,” kata Menkeu dalam jumpa pers KSSK, Rabu, 13 April 2022.
Dia jelaskan bahwa perang Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter negara maju yang kemudian meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. “Kebijakan moneter negara-negara maju sebagai respons terhadap meningkatnya inflasi yang tinggi, namun di sisi lain menghadapi potensi perlemahan ekonomi, telah menimbulkan aliran modal pada emerging markets (EMs) yang tertekan, sejalan dengan terjadinya realokasi pada aset yang dianggap aman (safe haven assets),” kata Sri Mulyani.
|Baca juga: KSSK: Sistem Keuangan dalam Kondisi Normal di Tengah Pandemi yang Berlanjut
Pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga ditopang oleh meredanya atau makin baiknya penanganan Covid-19 dan diikuti pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang semakin mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap kuat didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat atau rumah tangga dan kegiatan investasi serta tetap didukung belanja pemerintah.
Sementara itu, kinerja ekspor yang naik signifikan tetap harus diwaspadi karena ada risiko tertahannya aktivitas perdagangan global akibat perang Rusia-Ukraina. Sejumlah indikator ekonomi hingga awal Maret 2022 tercatat tetap baik, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan semen, serta konsumsi listrik.
Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan pada Februari 2022 meningkat menjadi 3,83 miliar Dolar AS, didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas terutama dengan meningkatnya harga komoditas global seperti batu bara, besi dan baja, serta CPO. Sejalan dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke pasar keuangan domestik tertahan karena investasi portofolio mencatat net outflows 1,3 miliar Dolar AS sampai dengan 31 Maret 2022. Namun demikian, tekanan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik ini lebih rendah dibandingkan dengan EMs lainnya.
Cadangan devisa Indonesia pada Maret 2022 tetap tinggi sebesar 139,1 miliar Dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. “Jadi lebih dari dua kali lipat standar kecukupan internasional,” tegas Menkeu.
Nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada kuartal I/2022 mengalami sedikit depresiasi 0,33 persen secara rata-rata dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Depresiasi Rupiah tersebut lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia (1,15 persen year to date/ytd), India (1,73 persen ytd), dan Thailand (3,15 persen ytd).
Inflasi Maret 2022 tetap terkendali (2,64 persen year on year/yoy) didukung oleh masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan permintaan, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta berbagai respons kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama dalam menjaga harga barang-barang yang diatur pemerintah atau administered price, sehingga mendukung stabilitas perekonomian.
Meskipun demikian, KSSK melihat sejumlah risiko rambatan perkembangan ekonomi global terhadap inflasi, cost of fund, kinerja perekonomian. “Oleh karena itu KSSK tetap mewaspadai dan memantau SSK untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Untuk itu, KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan bersama, termasuk melalui respons kebijakan yang terkoordinasi dan tersinergi, dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak dan dinamika kondisi global yang sangat tinggi,” jelas Sri Mulyani.
|Baca juga: Terbitkan Paket kebijakan Terpadu, KSSK Gandeng 25 Asosiasi dan 20 Sektor Usaha
Dari sisi fiskal, APBN terus melanjutkan kinerja yang positif dilihat dari sisi pendapatan negara dan dukungan terhadap belanja negara untuk menopang kebutuhan masyarakat, dan dalam mendukung kebutuhan investasi termasuk dalam belanja infrastruktur.
Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2022 tumbuh sebesar 37,73 persen yoy mencapai Rp302,42 triliun atau setara 16,38 persen target APBN 2022. Perbaikan pendapatan negara terutama ditopang pemulihan kinerja dunia usaha dan kenaikan harga komoditas yang mendorong peningkatan aktivitas ekspor impor yang dibutuhkan menopang kegiatan ekonomi yang makin tinggi.
Di sisi realisasi, belanja negara melambat 0,1 persen mencapai Rp282,7 triliun atau setara 10,4% pagu belanja negara. Meskipun mengalami sedikit perlambatan, realisasi belanja negara membaik dibandingkan periode Januari 2022 yang waktu itu terkontraksi sebesar 13,0 persen.
Membaiknya realisasi belanja negara didukung oleh realisasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp172,2 triliun, baik untuk belanja operasional kementerian dan lembaga (K/L) maupun belanja program K/L di antaranya untuk belanja infrastruktur serta bantuan sosial (bansos). Penyaluran bansos mengalami peningkatan melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama dan pencairan bantuan Kartu Sembako. Untuk Belanja Non-K/L, realisasi mencapai Rp93,6 triliun terutama untuk mendukung subsidi energi. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatatkan surplus Rp19,7 triliun atau 0,11 persen PDB.
Menurut Menkeu, dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, APBN akan terus melakukan respons secara aktif dan memposisikan sebagai shock absorber dalam rangka tetap melindungi kesehatan masyarakat karena pandemi Covid-19 belum selesai dan menjaga daya beli terutama kelompok masyarakat yang paling rentan. Pada saat yang bersamaan APBN mulai dipulihkan kesehatannya serta tetap mendukung pemulihan ekonomi.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
