Media Asuransi, JAKARTA – Negara Pasifik yang pernah mengkritik Indonesia soal Papua di forum PBB kini gonjang-ganjing. Perdana menterinya terancam lengser dan parlemennya kini bubar.
Hal ini dimulai dengan suara oposisi di parlemen yang mendukung mosi tidak percaya pada Perdana Menteri (PM) Bob Loughman, yang memimpin negara itu sejak 2020. Bahkan 17 anggota pemerintah juga mendukung langkah itu.
Baca juga: Gempar, Putin Dikabarkan Orang Terkaya di Dunia
Mengurip RNZ, Loughman mengatakan ke wartawan bahwa ini akibat ketidakcocokan PM dan parlemen soal tunjangan anggota lembaga legislatif yang akan dipotong di tengah krisis ekonomi. Namun, suara lain menyebut, itu akibat keinginan Loughman mengubah konstitusi dan memperpanjang jabatannya, dari empat menjadi lima tahun.
Perselisihan ini kemudian menjadi periode gejolak politik di Vanuatu, yang sebenarnya secara tradisional lebih stabil daripada Kepulauan Solomon atau Papua Nugini yang bertetangga. Loughman bahkan meminta Presiden Nikenike Vurobaravu, yang masih sekutu partainya untuk membubarkan parlementer.
Bak gayung bersambut, Vurobaravu kemudian melakukan hal tersebut. Ini kemudian membuat tentangan dari tokoh oposisi Ralph Regenvanu yang menilai Vurobaravu melakukan campur tangan politik.
Baca juga: Teladan Prima Agro (TLDN) Teken MoU dengan Posco International
“Menantang pembubaran ini di pengadilan,” tegasnya seraya menyebut akan ada petisi darurat sebagaimana dimuat AFP, Jumat (19/8/2022).
Sementara itu, Loughman sendiri bersikeras keputusan itu benar. Ia mengatakan presiden hanya menjalankan kekuasaan yang diinvestasikan dalam dirinya oleh konstitusi.
“Sebagai Perdana Menteri sementara dari pemerintahan sementara, kami menyambut baik keputusan itu,” ujar Loughman.
Politik di Vanuatu berpusat pada ikatan pribadi dan politik regional, bukan partai ideologis. Keanggotaan koalisi dan bahkan partai politik bisa cair.
“Ini belum pernah terjadi sebelumnya” kata pengamat lama Vanuatu dan pemimpin proyek untuk pusat Pasifik di Universitas Griffith, Tess Newton Cain.
Parlemen Vanuatu sendiri baru berumur dua tabun, dari masa jabatan penuh empat tahun. Pembubaran akan membuat pemilihan umum darurat digelar lebih cepat, dari jadwal yang sebelumnya 2024, sesuai UU.
Sebelumnya, Loughman sendiri pernah jadi sorotan karena mengkritik Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua DI 2021. Bahkan meminta PBB untuk mengunjungi Papua untuk melakukan penilaian secara independen.
“Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia, masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM,” katanya dalam pidatonya di Sidang PBB September.
“Forum Pasifik dan pemimpin ACP diantara pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen,” tambahnya. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
