Media Asuransi, JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Susiwijono Moegiarso, mengatakan bahwa berbagai leading indicator baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi nasional ke depan berada di level pertumbuhan yang positif.
Hal ini tercermin dari nilai IKK yang masih optimistis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.
Namun, Susiwijono mengingatkan kembali, jika pemerintah saat ini tetap waspada dan antisipatif dalam menghadai risiko ke depan, mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di tahun 2023.
Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya extreme weather, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit. Sehingga, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023.
|Baca juga: Perkuat Pertahanan Ekonomi Nasional, Kemenperin Sandingkan IKM dengan BUMN
“Di 2023 kita optimistis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah risiko perlambatan global. Dengan kita mulai buka PPKM kemarin, kita harapkan mobilitas masyarakat terus meningkat, Kemudian juga berbagai kenaikan investasi dan perbaikan demand global,” ujar Susiwijono.
“Dan yang paling penting, presiden terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, pelarangan ekspor sumber daya alam, surplus Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan, memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang kita dorong sekarang ini,” tambahnya.
Dengan puncak bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini dan hanya dapat dirasakan satu kali dalam setiap sejarah suatu bangsa, Pemerintah mendorong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar dapat keluar dari middle income trap dan menjadi negara sejahtera (high income).
“Pemerintah akan fokus dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali, ini harus bisa gunakan untuk menciptakan lapangan kerja karena jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Kita harus menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai program yang sedang kita jalankan, serta meningkatkan kualitas SDM,” kata Susiwijono.
Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Inflasi kita kontribusi terbesar dari pangan. Karena itu, temen-temen seluruh K/L dan dari Kepolisian sebagai salah satu yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama-sama dengan Pemda mengontrol pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita,” tutur Susiwijono.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
