MAIPARK Ciptakan Model Banjir Cepat

Media Asuransi, JAKARTA – PT Reasuransi Maipark Indonesia (MAIPARK) menciptakan Model Banjir Cepat untuk membantu perusahaan asuransi umum Indonesia dalam mengestimasi dampak kerugian akibat banjir yang semakin sering terjadi di tanah air.

Direktur Utama MAIPARK, Kocu Andre Hutagalung, mengatakan bahwa model ini pertama kali diterapkan pada banjir Makassar pada pertengahan Februari 2023 ini. Model Banjir Cepat dikembangkan menggunakan model hidrodinamika berbasiskan data curah hujan dan topografi/Digital Elevation Model (DEM).

Data curah hujan diperoleh dari estimasi satelit pengamatan curah hujan GSMaP yang dikoreksi dengan data pengamatan sinoptik dari BMKG. Sedangkan data topografi menggunakan Digital Elevation Model Nasional (DEMNas) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang direkondisi menggunakan data jaringan sungai.

|Baca juga: MAIPARK dan DJPPR Kemenkeu Bangun Skema Pembiayaan Risiko Bencana Alam Nasional

Kedua data ini, setelah digabungkan dengan nilai evapotranspirasi dan infiltrasi, akan menjadi masukan model hidrologi dan hidrodinamika untuk mengestimasi tinggi dan luasan wilayah rendaman banjir.

“Model Banjir Cepat MAIPARK ini dapat mengestimasi wilayah terdampak suatu kejadian banjir dalam waktu tidak terlalu lama setelah kejadian. Informasi ini esensial bagi perusahaan asuransi umum dalam mengestimasi dampak kerugian pada portofolio mereka masing-masing,” kata Kocu dalam keterangan resmi, Rabu, 1 Maret 2023.

Dia tambahkan, pemanfaatan Model Banjir Cepat ini dapat optimal karena pengelolaan database di MAIPARK yang sudah pada resolusi geolokasi (penempatan risiko tepat pada titik latitude-longitudenya). Ini penting karena dampak banjir sangat sensitif pada kualitas spasial database risiko asuransi.

“Kami akan mengoptimalkan Model Banjir Cepat ini melalui otomatisasi proses perhitungannya. Targetnya dalam 1 x 24 jam seluruh perusahaan asuransi akan memperoleh hasil modelnya. Kita juga akan terus kembangkan sehingga model ini juga bisa mengestimasi kerugian asuransi yang mungkin terjadi. Ini perlu dukungan data historikal klaim banjir dari seluruh perusahaan asuransi umum di Indonesia,” tambah Kocu.

Editor: S. Edi Santosa