Realisasi pendidikan itu dilakukan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp171,5 triliun, melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp281,1 triliun dan pembiayaan Rp20 triliun.
“Belanja pendidikan kita mencapai Rp472,6 triliun. Ini salah satu belanja terbesar di dalam APBN kita terutama untuk belanja pemerintah pusat dalam bentuk membantu masyarakat miskin,” ujar Menkeu dalam acara Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2022.
|Baca juga: Defisit APBN 2022 Sebesar 2,38 Persen PDB
Lebih lajut Menkeu merincikan anggaran realiasi pendidikan melalui BPP sebesar Rp171,5 triliun dimanfaatkan untuk non Kementerian/Lembaga (K/L) Rp155,2 triliun.
Anggaran belanja pendidikan melalui K/L antara lain program Program Indonesia Pintar (PIP) Rp11,1 triliun bagi 20,1 juta siswa, untuk program bidik misi/KIP kuliah Rp10,8 triliun yang disalurkan untuk 847.700 mahasiswa, untuk bantuan operasional siswa (BOS) bagi 8,8 juta siswa senilai Rp9,5 triliun dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS Rp12,7 triliun bagi 577,.900 guru.
Sementara itu belanja pendidikan non K/L antara lain disalurkan untuk Kartu Prakerja Rp16,4 triliun. diantaranya digunakan untuk biaya operasional, pelatihan dan insentif bagi 5 juta pekerja di Indonesia.
Anggaran pendidikan dari pembiayaan Rp20 triliun dimanfaatkan untuk beasiswa LPDP kepada 5,664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama bagi 231 mahasiswa dan 207 proyek riset.
Kemudian, belanja pendidikan melalui TKD Rp281,1 triliun dimanfaatkan untuk BOS bagi 43,7 juta siswa, BOP PAUD bagi 5,9 juta peserta didik, DTU Rp155,7 triliun bagi gaji pendidik, BOP Kesetaraan bagi 565.000 peserta didik dan TPG PNS bagi 1,06 juta guru.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
