Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pungutan ekspor produk CPO dan turunannya, yang mulai berlaku sejak 18 Maret 2022. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.05/2022, batas atas pengenaan pungutan ekspor CPO direvisi naik dari maksimal US$1.000 per ton menjadi US$1.500 per ton.
Dengan demikian, tarif maksimum ekspor yang sebelumnya flat US$175 per ton ketika harga CPO tembus di atas US$1.000 per ton, akan bertambah secara progresif sampai menyentuh batas harga terbaru US$1.500 per ton. Adapun, besaran pungutan ekspor maksimum kini dipatok US$375 per ton.
Baca juga: Menuju Endemi dan Ramadhan, Trafik Tol JSMR Mulai Meroket
Selain itu, eksportir CPO tetap akan dikenakan bea keluar (BK) senilai US$200 per ton sehingga total dana yang harus dikeluarkan eksportir untuk mengirim CPO ke pasar ekspor dapat mencapai US$575 per ton.
Kenaikan dana pungutan ini sebagai pengganti dari dihapusnya tiga kebijakan lain, yakni domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Dengan mencabut HET, harga minyak goreng kemasan akan mengikuti ketentuan mekanisme pasar.
Baca juga: Sarinah Buka Kembali, Ini Jualan Utamanya
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kenaikan tarif pungutan ekspor akan menjadi disinsentif bagi ekspor CPO dan turunannya. Dengan demikian, pasokan CPO untuk kebutuhan industri dalam negeri bisa lebih banyak dan produksi minyak goreng bisa lebih terjamin.
Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, kebijakan ini juga akan memberikan dampak positif industri hilir CPO nasional akibat tingginya dana pungutan ekspor dan harga minyak sawit di pasar domestik menjadi lebih atraktif daripada pasar global. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
