Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini disampaikan Wimboh Santoso saat menjadi pembicara diskusi panel dalam forum Private Finance for Sustainable Development yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk sesi Principles and Policies di Paris, 29 Januari 2018.
Menurut Wimboh, ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu, inovasi, inklusif, integrasi, dan infrastruktur. Untuk membangun infrastruktur, pengembangan blended finance menjadi penting sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia khususnya dengan mendorong pembiayaan dari pasar modal.
Dalam rilis yang diterima redaksi disebutkan sejumlah program menjadi fokus OJK pada 2018, yaitu mendukung aspek pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya, percepatan program industrialisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah. Kebijakan strategis telah disiapkan seperti untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta sekaligus untuk memperdalam pasar keuangan:
1. Mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif.
2. Mempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal professional.
3. Meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah.
4. Meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi.
5. Menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10 persen untuk transaksi hedgingnilai tukar.
Wimboh menegaskan bahwa peran Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga lebih dioptimalkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur. “OJK akan tetap fokus untuk melakukan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank melalui optimalisasi peran teknologi dalam proses pengawasannya dengan menerapkan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia,” katanya. Ken
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
