Pemerintah rencananya akan menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp20 triliun untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang saat ini terdampak pandemi Covid-19. Rencana penempatan dana di BPD ini merupakan kelanjutan dari langkah pemerintah yang telah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun di bank-bank BUMN, beberapa waktu lalu. “Rencananya penempatan dana pemerintah di BPD Rp11,5 triliun di tujuh BPD. Hari ini baru empat BPD,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada acara penandatanganan perjanjian kemitraan penempatan uang negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di BPD secara virtual, di Jakarta, 27 Juli 2020.
Menurut rencana, dana sebesar Rp11 triliun itu akan pemerintah tempatkan di empat BPD yakni, Bank Jabar Banten (BJB) Rp2,5 triliun, Bank DKI Jakarta mendapatkan dana Rp2 triliun Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, dan Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo) sebesar Rp1 triliun. Sementara dua BPD lainnya masih dalam kajian untuk menjadi bank yang mendapat alokasi penempatan dana dari pemerintah adalah BPD Bali dan BPD DIY. Rencananya dana yang akan ditempatkan dalam dua BPD tersebut masing-masing sebesar Rp1 triliun.
Pemerintah berharap, dengan adanya penempatan dana ini maka BPD akan lebih gencar menyalurkan kredit kepada masyarakat di daerah. Menkeu berharap, BPD yang mendapat dana itu akan menyalurkan nilai kredit dua kali lipat. “Misalnya Bank DKI yang kita tempatkan hanya Rp2 triliun, tetapi kita harap bisa menyalurkan kredit hingga Rp4 triliun, begitu juga dengan bank lain. Dengan begitu, ekonomi akan bergerak dan pemulihan ekonomi akan lebih cepat,” katanya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di BPD ini hanya boleh disalurkan untuk kredit dan tidak boleh dibelikan untuk surat utang negara (SUN) atau valas. “Uang ini hanya untuk penyaluran kredit. BPD tidak boleh membelikan uaang ini ke SUN atau valas. Uang ini harus kerja, untuk mendorong ekonomi nasional,” tandasnya. Edi
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
