Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut lantaran banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) yang telah meluluhlantakan sejumlah kawasan dan menimbulkan duka mendalam secara nasional.
Per 3 Desember 2025 pagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa mengungsi.
|Baca juga: Ditopang Sinergi Fiskal dan Moneter, Mirae Asset Sekuritas Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,3% di 2026
|Baca juga: Dorong Kredit Tumbuh 12% di 2026, Bos BI: Instrumen Kebijakan Makroprudensial akan Tetap Longgar!
“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menuturkan dukungan anggaran tersebut dapat digunakan untuk proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Said menekankan langkah ini penting mengingat jumlah korban meninggal maupun luka berpotensi terus bertambah, sementara ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbelasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” tuturnya.
|Baca juga: Bencana Banjir di ASEAN Picu Kerugian hingga Jutaan Dolar AS, Indonesia Termasuk!
|Baca juga: OJK Larang Perusahaan Asuransi Repricing Premi Mendadak, Ini Alasannya!
Lebih lanjut, Said menjelaskan, anggaran on call juga dapat dimanfaatkan untuk program pascatanggap darurat, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebutuhan ini bahkan dapat menggunakan anggaran multiyears pada 2026 dan seterusnya, mengingat skala pemulihan yang sangat besar.
Kebutuhan rehabilitasi mencakup pemulihan layanan umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya. Sementara anggaran rekonstruksi diarahkan membangun kembali berbagai fasilitas publik, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga pasar.
“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” ungkapnya
Untuk memastikan respons cepat dan terintegrasi, Said meminta pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional guna menangani bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia menekankan dalam jangka pendek, dukungan tanggap darurat masih sangat krusial agar warga terdampak tidak mengalami kelaparan.
“Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’ di pertokoan dan gudang Bulog,” katanya.
Menurutnya, tindakan tersebut sangat mungkin muncul karena warga belum mendapatkan layanan tanggap darurat yang memadai. “Tindakan itu merupakan upaya mempertahankan hidup mereka. Saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Said meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan tanggap darurat secara lebih masif, termasuk penyediaan tempat pengungsian yang layak, makanan, fasilitas mandi cuci kakus, selimut, dan pakaian.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
