Bos BTN Beberkan Solusi Pencapaian Program 3 Juta Rumah

By Benyamin D Hana

Jumat, 15 November 2024 15:03 WIB

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. | Foto: BTN

Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan perpanjangan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga lima tahun yang akan diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi bertema ‘Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat‘. Dalam diskusi itu dibahas beragam solusi untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat, termasuk penyediaan lahan, kemudahan perizinan, dan relaksasi pajak properti agar harga rumah lebih terjangkau.

Dalam kesempatan itu, Maruarar menyatakan telah sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari pemerintah daerah.

“Saya yakin dengan efisiensi biaya dan kemudahan perizinan, program Tiga Juta Rumah ini dapat mendorong omzet pengembang secara signifikan,” ujar Maruarar, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 15 November 2024.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan rencana penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan para pengembang.

“Surat edaran terkait penghapusan retribusi PBG akan dikeluarkan dalam waktu 10 hari. Kami berharap program ini mendorong kesetiakawanan sosial dari pemerintah daerah,” kata Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta pengembang menyediakan fasilitas umum dan sosial pada proyek perumahan, dengan sanksi berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak mematuhi aturan.

Secara khusus, Maruarar mengungkapkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut. Merespons pernyataan itu, Nixon mengatakan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk Rumah MBR dan MBT.

“Yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH, dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan terhadap perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” tukasnya.

Dalam acara diskusi tersebut, Nixon mengatakan, BTN sudah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR.

Artinya, tambahnnya, prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan. “Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah,” ucapnya.

Selain itu, masih kata Nixon, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50 persen masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. “Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan isu utama perumahan di daerah dari sisi permintaan di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan di sisi suplai, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat. Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100 ribu rumah akan menyerap 500 ribu tenaga kerja per tahunnya.

Editor: Angga Bratadharma

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News