Media Asuransi, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat “idAAA” terhadap PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2015, Outlook untuk peringkat Perusahaan adalah “stabil”.
Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior. Peringkat mencerminkan posisi bisnis Perusahaan yang superior didukung dengan bisnis yang terdiversifikasi dan jaringan yang luas, profil keuangan yang sangat kuat, dan marjin profitabilitas yang kuat.
Namun, peringkat dibatasi oleh ketatnya persaingan dalam industri telekomunikasi. Posisi bisnis TLKM akan tetap unggul dalam jangka pendek hingga menengah meskipun menghadapi persaingan yang ketat, karena didukung dengan infrastruktur dan jaringan yang mapan, sebagai keunggulan kompetitif yang paling penting dalam bisnis telekomunikasi.
|Baca juga: Moody’s Afirmasi Peringkat Telkom (TLKM) Baa1 Stabil
Namun dalam pandangan Pefindo, peringkat dapat diturunkan jika kompetisi yang semakin ketat atau investasi di masa depan berdampak buruk terhadap profil bisnis dan keuangan Perusahaan. Peringkat juga dapat mengalami tekanan jika terdapat tambahan utang dengan jumlah yang lebih besar dari yang diproyeksikan tanpa dikompensasi dengan pertumbuhan pendapatan yang memadai sehingga melemahkan kondisi keuangan Perusahaan.
TLKM adalah perusahaan telekomunikasi dan informasi terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan seluler melalui anak perusahaan yang dimiliki Perusahaan sebesar 65% yaitu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), data, internet, dan layanan teknologi informasi, telepon tetap, interkoneksi, jaringan, dan lain-lain.
Sebagai operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, TLKM memiliki 176,0 juta pelanggan seluler, 129,1 juta pelanggan broadband, termasuk 8,6 juta pelanggan IndiHome pada tahun 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021, 52,09% saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan sisanya dimiliki oleh publik dan lainnya (47,91%).
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
