Presiden RI: Pengembangan Ekonomi Digital Perlu Kebijakan yang Akomodatif

  Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi digital membutuhkan kebijakan yang akomodatif. Dalam hal ini, otoritas perlu menerapkan kebijakan secara light touch atau tidak terlalu mengekang dan safe harbour atau tanggung jawab terpisah antara penyedia situs jual beli daring berkonsepmarketplace dengan penjual yang memakai jasa mereka. “Dengan demikian, inovasi pun akan memiliki ruang untuk berkembang dengan baik,” katanya saat memberikan sambutan tdalam Bali Fintech Agenda, di Nusa Dua, Bali, 11 Oktober 2018. Ini merupakan salah satu kegiatan besar dalam rangkaian acara International Monetary Fund-World Bank Group Annual Meetings (IMF-WBG AM) Bali 2018, yang dihadiri Media Asuransi.

   Presiden RI juga menambahkan bahwa ekonomi digital telah menjadi urat nadi perekonomian ritel saat ini. Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. “Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas,” tegasnya.

   Bali Fintech Agenda membuahkan 12 elemen untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan teknologi keuangan: 1) menyambut revolusi di bidang teknologi keuangan, 2) memberi ruang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan jasa keuangan, 3) mendorong kompetisi dan berkomitmen menciptakan pasar yang terbuka, bebas dan teruji, 4) mendukung keuangan inklusif dan mengembangkan pasar keuangan, 5) memonitor perkembangan secara erat untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan yang tengah berevolusi, 6) mengadaptasi regulatory framework dan pengawasan untuk pengembangan sistem keuangan yang stabil, 7) menjaga integritas finansial, 8) memperbarui kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang akomodatif, 9) memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan, 10) mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang mumpuni untuk menjaga kesinambungan manfaat teknologi keuangan, 11) mendorong koordinasi dan kerja sama internasional serta berbagi informasi, 12) mengembangkan pengawasan kolektif terhadap risiko sektor keuangan.

   Perhatian yang diberikan Presiden RI terhadap pengembangan ekonomi digital diapresiasi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Menurut dia, Presiden RI dianggap memiliki komitmen yang tinggi terhadap reformasi, termasuk dari sisi kemudahan berbisnis (ease of doing business) maupun pembangunan infrastruktur. “Hal tersebut memungkinkan ekonomi digital di Indonesia saat ini berkembang pesat,” kata Perry.

   Dalam kesempatan berbeda, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menyampaikan bahwa optimalisasi teknologi ekonomi dan keuangan digital sangat penting untuk dapat mengambil keuntungan dari teknologi tersebut. Namun, terdapat pula risiko-risiko yang datang dari penggunaan teknologi. “Pembuat kebijakan memiliki peran yang penting dalam mendukung penggunaan teknologi secara meluas, dengan tetap menjaga stabilitas dan keamanan,” tuturnya. Edi Santosa