Media Asuransi – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan ada enam fokus utama kebijakan RAPBN 2022 mendatang. Tujuannya, untuk mencapai pemulihan sosial dan ekonomi lewat kebijakan fiskal yang ekspansif.
Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ketiga, memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Baca juga: Pemerintah Incar Pertumbuhan Ekonomi 5,5%, Ini Pokok-Pokok RAPBN 2022
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting.
Adapun zero-based budgeting digunakan untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
“Pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” terang Jokowi dalam Pidato Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya, Senin, 16 Agustus 2021.
Baca juga: Dana Kelolaan Reksa Dana pada Juli Naik Rp2,28 Triliun
Pemerintah menargetkan belanja negara pada tahun 2022 mencapai Rp2.708,7 triliun. Dana ini diperoleh dari penerimaan pajak Rp1.506,9 triliun, naik 9,5% dari prospek tahun 2021, cukai rokok Rp239,92 triliun, naik 11,9% dari prospek tahun 2021 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp333,2 triliun. Sementara defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp868 triliun rupiah atau 4,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggaran ini akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp770,4 triliun. Belanja pemerintah pusat akan dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial Rp427,5 triliun atau turun 12,4% dari prospek tahun 2021, anggaran kesehatan Rp255,3 triliun atau turun 21,8% dari prospek tahun 2021, dan anggaran infrastruktur Rp384,8 triliun, turun 7,7% dari APBN 2021 serta anggaran pendidikan Rp541,7 triliun, naik 0,3% dari prospek tahun 2021.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sangat penting diperhatikan karena dapat memberi gambaran atas prioritas pemerintah ke depannya. Selain mematok defisit anggaran yang lebih kecil (4,8% dari PDB vs 5,8% dari PDB di outlook 2021), faktor lain yang bisa diperhatikan adalah kenaikan target penerimaan cukai (+11,9%). Dari sisi pembelanjaan, anggaran kesehatan mengalami penurunan setelah naik di 2020 dan 2021 karena wabah Covid-19. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
