Media Asuransi – Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Oktober 2020 tercatat baru mencapai Rp2.041,79 triliun atau sekitar 74,54 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020.
Mengutip siaran resmi Kementerian Keuangan, Selasa 24 November 2020, realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.343,84 triliun (68,0 persen pagu) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp697,95 triliun. Menurut pemerintah, peningkatan realisasi belanja negara di bulan Oktober yang signifikan menunjukkan peranan APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical dan akan berlanjut hingga akhir tahun 2020.
Akselerasi Ekonomi, Pemerintah Kucurkan PMN sebesar Rp42,39 Triliun
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas: (i) Belanja K/L Rp725,7 triliun, tumbuh 14,6 persen (yoy), ditopang oleh realisasi belanja Bansos dan belanja barang naik masing-masing 86,3 persen dan 11,7 persen, utamanya untuk program PEN Perlindungan Sosial, bantuan pelaku usaha mikro, serta bantuan upah/gaji; dan (ii) Belanja Non K/L Rp618,2 triliun yang tumbuh 26,8 persen utamanya untuk subsidi, pensiun/jaminan kesehatan ASN, dan belanja lain-lain (Pra kerja, Kompensasi, dll).
Akselerasi belanja negara di berbagai sektor ditujukan untuk meningkatkan pembangunan dan memberikan dukungan kepada masyarakat di tengah pandemi. Pemerintah mengklaim bahwa terjadinya pelebaran defisit diikuti dengan hasil nyata APBN 2020 yang produktif sangat banyak dan beragam.
Realisasi ini terwujud nyata dalam pembangunan infrastruktur, antara lain: jalan baru sepanjang 171,91 km; pembangunan jembatan sepanjang 4.569,5 m; penyediaan BTS 4G di 1.605 titik; penyediaan akses internet di 7.416 lokasi, dan utilisasi Palapa Ring sebesar 52 persen SLA, serta masih banyak lagi.
Selanjutnya, di sektor pendidikan telah direalisasikan dana BOS Kemenag untuk 7,6 juta siswa; membangun/merenovasi sebanyak 528 sekolah SD dan menengah serta 226 sekolah Madrasah dan Keagamaan. Di sektor kesehatan, Pemerintah telah membantu sebanyak 96,4 juta jiwa peserta PBI JKN dan 35,99 juta jiwa peserta PBPU/BP, serta memberikan insentif tenaga kesehatan baik pusat dan daerah.
Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok miskin dan rentan, dan juga menengah, Pemerintah telah merealisasikan bansos dan subsidi berupa: penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 19,4 juta keluarga, kartu pekerja bagi 5,5 juta penerima, BLT Dana Desa bagi 7,6 juta penerima, pemberian subsidi bunga KUR kepada 4,4 juta debitur, subsidi pupuk sebanyak 7,2 juta ton, dan bantuan perumahan berupa 136,2 ribu unit rumah, serta masih banyak lagi.
Adapun, kinerja realisasi penyaluran TKDD sampai dengan 31 Oktober TA 2020 meningkat dibanding TA 2019 (naik dari 81,9 persen menjadi 91,4 persen terhadap alokasi) yang disebabkan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD. Capaian realisasi TKDD sampai dengan Oktober 2020 lebih tinggi sekitar Rp21,08 triliun atau 3,12 persen (yoy) secara umum hal ini disebabkan karena percepatan penyaluran beberapa jenis TKDD secara regular maupun implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam mendukung penanganan/penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di daerah. Capaian TKDD terdiri dari: Transfer ke Daerah sebesar Rp637,47 triliun dan Dana Desa sebesar Rp60,48 triliun.
Dari sisi APBD, persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD terhadap rencana APBD sampai dengan 31 Oktober 2020 masih lebih baik dibanding periode yang sama TA 2019. Dari sisi pendapatan, realisasi APBD mencapai Rp846,35 triliun atau 79,89 persen dari pagu TA 2020, sedangkan dari sisi belanja, realisasi APBD menunjukkan capaian Rp678,41 triliun atau 62,77 persen dari pagu TA 2020.
Sementara itu, Pemerintah Daerah masih perlu mengakselerasi anggaran penanganan Covid-19, khususnya untuk Bansos dan ekonomi karena anggaran Pemda untuk penanganan Covid-19 masih terealisasi sebesar Rp30,60 triliun (42,33 persen pagu). ACA
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
