Media Asuransi, JAKARTA – Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp750,46 triliun (27,65 persen dari pagu APBN 2022), tumbuh 3,79 persen year on year (yoy) dari tahun sebelumnya.
Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, Selasa, 24 Mei 2022, Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp508,03 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp242,43 triliun. Kinerja belanja K/L bulan April 2022 mencapai Rp103,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan Maret 2022 (Rp71,4 triliun).
Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode April 2022 di antaranya didorong realisasi belanja non-K/L untuk subsidi, kompensasi BBM, dan pembayaran pensiun (termasukTHR)/jaminan kesehatan ASN.
|Baca juga: Realisasi Belanja Negara per Maret 2022 Capai Rp490,6 Triliun
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyerapan pada bulan-bulan berikutnya melalui penyaluran bansos dan pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Realisasi belanja subsidi sampai dengan April 2022 mencapai Rp56,63 triliun (27,36 persen dari pagu APBN 2022), atau meningkat 39,01 persen yoy. Realisasi belanja subsidi energi mencapai 34,59 persen dari pagu APBN 2022 yang utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp34,77 triliun (44,84 persen dari pagu), atau mengalami peningkatan 25,48 persen yoy. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp11,59 triliun atau 20,51 persen dari pagu.
Kemudian, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-April 2022 sebesar Rp10,27 triliun, atau 14,08 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi kredit program sebesar Rp8,34 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp1,58 triliun, dan subsidi PSO sebesar Rp0,14 triliun.
Kinerja PC-PEN Tahun 2022 didorong oleh perlindungan masyarakat. Penanganan bidang kesehatan terutama percepatan vaksinasi terus dilakukan, tunggakan klaim segera diselesaikan dan penguatan pemulihan ekonomi terus berproses. PC-PEN terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun.
Realisasi PC-PEN hingga 13 Mei 2022 mencapai Rp80,79 triliun (17,73 persen dari alokasi), meliputi: a) Kesehatan Rp15,21 triliun (utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif nakes, serta insentif perpajakan vaksin/alkes dan penangan Covid-19 melalui dana desa); b) Perlinmas Rp51,09 triliun (PKH, sembako, BLT minyak goreng. BLT Desa, dan kartu pra kerja); c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp14,48 triliun (pariwisata, ICT dan pangan KL, dan insentif perpajakan).
|Baca juga: Ekonomi Indonesia Kuartal I/2022 Tumbuh 5,01 Persen
TKDD melanjutkan pertumbuhan positif seiring perbaikan pemenuhan syarat salur DAU. Sementara penyaluran DAK telah sesuai pola bulanan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 April 2022 mencapai Rp242,43 triliun atau 31,50 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp9,22 triliun atau 3,96 persen yoy dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2021 yang didukung kepatuhan daerah yang lebih baik. Realisasi TKDD bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp220,13 triliun (31,38 persen dari pagu APBN 2022) dan Dana Desa Rp22,30 triliun (32,79 persen dari pagu APBN 2022).
Adapun Surplus APBN dan Keseimbangan Primer meningkat. Sementara Pembiayaan Investasi sejalan kinerja dan urgensi penerima investasi dan Pembiayaan utang dilakukan fleksibel merespons dinamika pasar, namun terukur dan hati-hati. Pembiayaan investasi terus didorong untuk meningkatkan nilai aset dan manfaat.
Pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi agar dicairkan sesuai dengan kebutuhan penerima investasi dan disertai dengan Key Performance Indicator (KPI) yang terkait dengan investasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sampai dengan 17 Mei 2022, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp17 triliun, terdiri dari pencairan diantaranya kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan kepada BLU Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News