Realisasi Belanja Pemerintah per Agustus 2021 Capai Rp1.560,8 Triliun

Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah menyatakan realisasi belanja negara hingga Agustus 2021 telah mencapai Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5% yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.087,9 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp472,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyatakan belanja negara dan seluruh program pemerintah di monitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi.

Dia mengungkapkan, realisasi belanja barang Kementerian/Lembaga tercatat sebesar Rp255,2 triliun atau tumbuh 60,4% yang dipengaruhi akselerasi Program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi.  Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 94,5 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 11,8 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 453,28 ribu pasien Covid-19, dan bantuan BOS kepada 7.6 juta siswa sekolah Kemenag.

|Baca juga: Realisasi Belanja Program PEN Capai Rp226,63 Triliun

“Belanja barang yang dilakukan oleh Pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kita, Kamis, 23 September 2021.

Dalam program penanganan Covid-19, Menkeu menyatakan bahwa realisasi program vaksinasi untuk suntikan vaksin pertama telah dilakukan kepada 63,1 juta dan vaksin kedua 35,9 juta. Di luar itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro, 453.280 pasien Covid yang mendapat biaya perawatan, dan 7,6 juta siswa sekolah Kementerian Agama menerima BOS.

Sementara itu, realisasi belanja modal hingga Agustus 2021 tercatat sebesar Rp102,6 triliun yang mengindikasikan belanja pada sektor ekonomi produktif. Realisasi belanja modal masih tumbuh signifikan sebesar 75,2 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020 serta pengadaan peralatan, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur KA, jalan, jembatan, dan rumah sakit. 

|Baca juga: Pandemi, Pemerintah Lebih Banyak Belanjakan Anggaran 

“Seperti pembangunan bendungan diharapkan akan memberikan dukungan kepada sektor pertanian. Jaringan irigasi, jalan, pembangunan rumah sakit, jembatan, jalur kereta api, dan untuk TNI Polri perbaikan almatsus serta sarana prasarana dari pelaksanaan tugas mereka,” jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 5,4 persen year on year (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi. 

Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial, antara lain penyaluran kartu sembako kepada 16,1 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 3,6 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,5 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 36,1 juta siswa dan tenaga pendidik. 

Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 52,7 persen (yoy), utamanya karena kenaikan belanja Kemenkes untuk pengadaan vaksin dan perawatan pasien Covid-19, insentif nakes, dan penanganan Covid-19 lainnya. Realisasi subsidi, baik subsidi energi maupun non energi, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 37,3 persen (yoy) dan 4,6 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.

Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD per 31 Agustus 2021 mencapai Rp472,91 triliun atau 59,5 persen target APBN 2021. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian TKDD tahun 2020 sebesar 73,0%. 

Namun terdapat peningkatan kinerja penyaluran TKDD, antara lain Peningkatan DAK Non Fisik terjadi karena adanya kenaikan penyaluran dana Tamsil Guru PNSD dibanding tahun sebelumnya, bertambahnya jumlah daerah penerima dan porsi pagu murni serta

penyaluran dana cadangan. Penyaluran BOP Kesetaraan juga lebih tinggi karena jumlah daerah yang menyampaikan laporan. (Edi)