Media Asuransi, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melaporkan realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target Rp662,0 triliun.
Ia menegaskan pemenuhan kebutuhan pembiayaan dinilai terkendali dan tetap antisipatif di tengah dinamika pasar keuangan global.
|Baca juga: Helen Wong Undur Diri dari Komisaris OCBC (NISP)
|Baca juga: Bank Himbara Dapat Dana Rp200 Triliun, LPS: Batas Jaminan Maksimal Rp2 Miliar!
“Ini di-breakdown dari pembiayaan utang sebesar Rp463,7 triliun atau 59,8 persen dari target APBN. Dan yang kedua adalah pembiayaan non-utang minus Rp38 triliun atau 23,8 persen dari APBN,” kata Thomas, dalam konferensi pers APBN KiTA, di Jakarta, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 24 Agustus 2025.
Di sisi pasar Surat Berharga Negara (SBN), Thomas menyebut performa lelang SBN di pasar perdana masih terjaga dengan permintaan investor yang kuat di tengah kondisi pasar yang bergejolak. Rata-rata bid to cover ratio 2025 tercatat 3,03 untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 3,15 untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Tingginya permintaan tersebut menunjukkan bahwa permintaan investor tetap kuat dan minat asing terjaga tinggi meskipun volatilitas pasar meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan status investment grade yang dimiliki Indonesia turut menjaga kepercayaan investor terhadap SBN. Menurut Thomas hal ini membuat SBN Indonesia tetap dipandang sebagai instrumen yang aman dan kredibel di pasar global.
Seiring dengan tingginya permintaan investor, imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 70 bps atau sekitar 10 persen sejak awal tahun. Hingga pertengahan September 2025, capital inflow asing tercatat Rp42,61 triliun secara ytd. Selisih SBN 10 tahun terhadap US Treasury juga turun ke 216 bps, lebih rendah dari sejumlah negara peers.
“Imbal hasil yang turun, selisih yang menyempit, serta aliran modal asing yang masuk, semua mendukung tercapainya pembiayaan dengan biaya utang yang lebih rendah dan efisien,” kata Thomas.
|Baca juga: Perkuat Transformasi Digital Layanan Publik Daerah, BTN (BBTN) Luncurkan DigiKab Powered by Balé
|Baca juga: Pergantian Ketua LPS Diharap Berjalan Mulus di Tengah Mandat Baru
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan investasi sebesar Rp42,7 triliun hingga 31 Agustus 2025. Alokasi ini difokuskan pada sektor perumahan, ketahanan pangan, dan kerja sama internasional.
Di antaranya Rp18,77 triliun untuk pembangunan rumah sebanyak 163.831 unit, serta Rp16,57 triliun untuk penguatan cadangan pangan melalui Bulog dengan output 488,9 ribu ton beras dan 1,64 juta ton gabah.
APBN, lanjut Thomas, terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical dan shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat, dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
