Rencana Penerbitan Obligasi Berdenominasi Yen Pemerintah RI Diganjar Peringkat BBB

Media Asuransi, JAKARTA – Fitch Ratings telah menetapkan peringkat ‘BBB’ untuk usulan obligasi Jepang dalam mata uang yen Jepang.

Peringkat tersebut sejalan dengan Peringkat Jangka Panjang Issuer Default Rating (IDR) Mata Uang Asing Indonesia.

Pada tanggal 15 Maret 2024, Fitch mengafirmasi IDR Mata Uang Asing Jangka Panjang Indonesia di ‘BBB’, dengan Outlook Stabil.

|Baca juga: Fitch Tetapkan Peringkat BBB untuk Obligasi RI Berdenominasi Yen Jepang

“Isu-isu ESG berikut ini mewakili Faktor Pendorong Peringkat Utama untuk obligasi tersebut; Penggerak Peringkat Utama lainnya dapat ditemukan dalam komentar tindakan pemeringkatan emiten tertanggal 15 Maret 2024,” tulis Fitch dalam keterangan resmi dikutip, Senin, 20 Mei 2024.

Fitch memaparkan Indonesia memiliki Skor Relevansi (RS) ESG sebesar ‘5’ untuk Stabilitas dan Hak Politik dan ‘5’[+] untuk Supremasi Hukum, Kualitas Kelembagaan dan Peraturan serta Pengendalian Korupsi. Menurut Fitch, skor ini mencerminkan tingginya bobot Indikator Tata Kelola Bank Dunia (WBGI) dalam Model Pemeringkatan Negara yang dimiliki.

Indonesia mempunyai peringkat WBGI yang menengah, yaitu pada persentil 48,4, yang mencerminkan rekor transisi politik yang damai, tingkat hak berpartisipasi dalam proses politik yang moderat, kapasitas kelembagaan yang moderat, supremasi hukum yang mapan, dan tingkat korupsi yang tinggi.

Faktor-Faktor yang Dapat, Secara Individual atau Kolektif, Menyebabkan Tindakan Pemeringkatan Negatif/Penurunan Peringkat adalah pertama, Keuangan Publik. Peningkatan signifikan dalam keseluruhan beban utang publik yang mendekati tingkat kategori ‘BBB’, misalnya, akibat peningkatan defisit fiskal yang signifikan.

|Baca juga: Rencana Obligasi Valas Pemerintah RI Diganjar Peringkat Baa2 oleh Moody’s

Kedua, Keuangan Eksternal. Penurunan cadangan devisa yang berkelanjutan, misalnya akibat arus keluar yang disebabkan oleh memburuknya kepercayaan investor atau intervensi valuta asing dalam jumlah besar.

Sementara itu, Faktor-Faktor yang Dapat, Secara Individu atau Bersama, Mengarah pada Tindakan/Peningkatan Pemeringkatan yang Positif. Pertama, Keuangan Publik. Peningkatan nyata dalam rasio pendapatan pemerintah yang mendekati tingkat kategori ‘BBB’ lainnya, termasuk dari kepatuhan pajak yang lebih baik atau basis pajak yang lebih luas, yang akan memperkuat fleksibilitas keuangan publik.

Kedua, Keuangan Eksternal. Pengurangan kerentanan eksternal secara signifikan, misalnya melalui peningkatan cadangan devisa yang berkelanjutan atau penurunan eksposur terhadap volatilitas harga komoditas.

Ketiga, Struktural. Peningkatan signifikan dalam indikator struktural, seperti standar tata kelola, mendekati standar sejenis di kategori ‘BBB’.

Editor: Achmad Aris