Media Asuransi, JAKARTA – Perusahaan pialang asuransi dan reasuransi Gallagher merilis laporan terbaru yang menunjukkan bahwa perusahaan energi dan ulitilas menjadi target utama serangan siber. Hal tersebut dinilai akan membuat harga asuransi siber meningkat untuk perusahaan energi.
Dikutip dari Reinsurance News, Gallagher mengungkapkan bahwa peningkatan ancaman serangan siber tersebut telah membuat permintaan terhadap asuransi siber dari perusahaan-perusahaan energi telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Di sisi lain, sebagai respons atas lonjakan klaim yang berasal dari peningkatan serangan ransomware, perusahaan asuransi telah meningkatkan tarif mereka sebesar 25% hingga 40%. Harga akan naik lebih jauh dengan rasio kerugian rata-rata perusahaan asuransi siber meningkat dari tahun ke tahun sebesar 44,8% pada tahun 2018 dan 67,8% pada tahun 2019.
|Baca juga: Cyber Risks dan Asuransi Cyber Risks
Para underwriter juga telah meningkatkan pengawasan risiko mereka dan membutuhkan lebih banyak informasi dari tertanggung sebelum mengutip risiko. Tak hanya itu, mereka juga telah menarik kembali cakupan dan kapasitas, serta memasukkan subbatas dan pengecualian ke dalam polis mereka.
Laporan Gallagher memaparkan kerentanan perusahaan energi terhadap serangan siber terletak pada penyebaran geografis dan kompleksitas organisasi mereka, ditambah dengan saling ketergantungan yang unik antara infrastruktur fisik dan siber mereka.
Secara tradisional perusahaan energi mengklasifikasikan risiko siber dalam dua kategori yaitu risiko yang mempengaruhi teknologi informasi (TI) dan teknologi operasional. Namun demikian, bagi Gallagher, klasifikasi ini menjadi masalah karena sekarang mereka sudah semakin konvergen sehingga perusahaan perlu menganggapnya sebagai satu risiko, bukan dua risiko yang terpisah.
Selain itu, menurut Gallgher, risiko siber tidak terbatas pada kategori tersebut tetapi juga setiap departemen dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah maka struktur kepemilikan dan akuntabilitas yang efektif perlu diterapkan. Perusahaan juga perlu memiliki pengawasan penuh terhadap pemasok pihak ketiga dan membuat mereka mematuhi prosedur keamanan siber yang sama ketatnya. “Mereka yang gagal melakukannya harus diminta pertanggungjawaban,” jelasnya.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
