Media Asuransi – Kementerian Keuangan mencatatkan dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp234,7 triliun. Dari dana tersebut, Rp50,9 triliun diantaranya akan digunakan untuk program vaksinasi Covid-19 dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan dilaksanakan di awal tahun 2021 ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana SILPA dari APBN 2020 tercatat mengalami pelonjakan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp53,4 triliun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN penggunaan dana SILPA dapat digunakan untuk pembiayaan pemerintah di tahun selanjutnya agar pembiayaan APBN dapat ditekan.
“Dari dana SILPA tahun sebelumnya masih masih ada sekitar Rp66,7 triliun yang memang kami letakkan dalam perbankan yang tergabung di beberapa bank Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang nantinya akan digunakan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam Virtual Conference “Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020” di Jakarta, Rabu 6 Januari 2021.
Pemerintah Perlu Siapkan Komponen Pendongkrak Inflasi
Menkeu mengungkapkan secara keseluruhan anggaran untuk program vaksinasi mencapai Rp73 triliun. Selain dari dana SILPA APBN 2020, untuk menutup kebutuhan anggaran tersebut Rp47 triliun di antaranya berasal dari sisa anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang dialihkan pada 2021.
“Kami akan mengikuti terus agar kebutuhan belanja (Vaksinasi Covid-19) dapat terpenuhi. Pemerintah memiliki opsi realokasi anggaran apabila terjadi kekurangan anggaran untuk vaksinasi yang diperbolehkan dalam UU APBN 2021. Namun opsi itu akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, kemenkeu menjelaskan bahwa pemerintah menjamin setiap proses vaksinasi yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan mulai dari pemesanan, kontrak hingga pembayaran. Dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuh merek vaksin yang diproduksi Bio Farma, Sinovac, Sinopharm, Novavax, Astra Zeneca, Moderna, dan Pfizer and BioNTech.
Saat ini, sudah ada tiga dosis vaksin Sinovac yang tiba di Tanah Air dan rencananya dalam waktu dekat sebanyak 15 juta dosis vaksin produksi Sinovac akan tiba dalam bentuk bahan baku. Saat ini, pemerintah sedang mendistribusikan vaksin Sinovac ke sejumlah daerah di Tanah Air sembari menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mulai dilakuakan pada 13 Januari 2021, direncanakan Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan mendapat suntikan vaksin tersebut. One
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
