Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan restu penyertaan modal negara (PMN). Bukan hanya satu, tapi empat BUMN Sekaligus.
“Untuk memastikan tercapainya ekuilibrium tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi ke APBN, #UangKita hadir untuk mengawal. Salah satunya, melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) baik dalam wujud dana tunai dari cadangan pembiayaan investasi serta pemindahtangan barang milik negara,” terang Sri Mulyani, seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, @smindrawati, Jumat, 23 September 2022.
Baca juga: Pemerintah Tunda Konversi Kompor Listrik, Ini Alasannya
Dia mengungkapkan, restu tersebut diberikan setelah Sri Mulyani menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR-RI. Rapat tersebut untuk melakukan pembahasan dan pendalaman terkait dengan mekanisme PMN tersebut.
Dia menambahkan, total terdapat 3 PMN tunai sebesar Rp15,5 triliun. Sumber pendanaannya berasal dari dana cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2022. Untuk alokasi ini, ada tiga BUMN yang dapat duit segar, yakni Garuda Indonesia, Hutama Karta dan Badan Bank Tanah.
Selain itu, pemerintah juga mengucurkan PMN melalui pemindahtanganan BMN, yaitu kepada PT Bio Farma (Persero), Hutama Karya, Airnav Indonesia, Perum PPD, PT VTP, Pertamina, dan PT Sejahtera Eka Graha.
“Selain pembahasan mengenai PMN, kami juga menyepakati privatisasi melalui mekanisme rights issue atas beberapa BUMN, yaitu Waskita Karya, Adhi Karya, Semen Indonesia, Bank Tabungan Negara,” terang Sri Mulyani.
Baca juga: BSI Dapat Persetujuan Terbitkan 6 Miliar Saham Baru Lewat Right Issue
Program privatisasi secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero.
“Semoga seluruh upaya dan ikhtiar kita ini dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi melalui pemanfaatan #APBNKiTa dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas serta kredibilitasnya. Salah satunya dengan hadirnya Key Performances Indicator (KPI) untuk terus menerus melakukan evaluasi secara kontinyu, demi tata kelola BUMN yang lebih baik,” terang Sri Mulyani. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
