Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Perbendaharaan. Apresiasi itu diberikan karena terus mengawal pelaksanaan APBN 2023 secara baik.
Menkeu mengungkapkan APBN bukan sebuah dokumen yang bersifat statis. Terdapat pos-pos dan komponen yang bergerak mengikuti dinamika perekonomian. Sehingga memang kemampuan dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara untuk mengelola tools atau instrumen APBN agar tetap kredibel, sustainable, dan reliable.
“Itu adalah sebuah tantangan bagi seluruh bendahara negara di seluruh dunia,” kata Menkeu, dikutip dari laman Kemenkeu, Selasa, 2 Januari 2024.
|Baca: Dolar AS Diperkirakan Melemah di 2024
Menkeu menilai APBN tidak bisa dipisahkan dari gerak perekonomian. Sebagai bendahara negara, Kemenkeu harus mampu membaca gerak ekonomi secara keseluruhan sehingga mampu mendesain APBN dengan baik.
“Itu yang mungkin perlu untuk kita semuanya di Kementerian Keuangan dan khususnya untuk Ditjen Perbendaharaan di dalam meningkatkan kemampuan di dalam meng-connect antara pengelolaan APBN, khususnya dari sisi treasury function, dengan pengelolaan ekonomi,” ujar Menkeu.
Ditjen Perbendaharaan
Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan dapat melakukan benchmark dengan berbagai institusi, baik institusi perbankan maupun Kementerian Keuangan negara-negara yang lain.
“Selain itu, DJPb dapat terus coba untuk memperdalam dari sisi fungsi treasury kita dengan seluruh Kementerian Keuangan unit terkait, dari sisi instrumen keuangan, dan juga hubungan kita dengan Bank Indonesia, serta sektor keuangan secara keseluruhan, seperti OJK dan bahkan LPS. Kerja sama kita dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting,” kata Menkeu.
Dirinya juga menyampaikan terima kasih atas upaya Ditjen Perbendaharaan yang terus melakukan dan menguatkan regional economist di berbagai daerah di Indonesia. “Karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan apa yang disebut demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
