Media Asuransi, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mengungkapkan fakta mengejutkan di balik 27 ribu lebih keluhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski jumlah aduan terbilang tinggi, namun dewas menilai angka itu belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menjelaskan banyak peserta enggan melapor karena takut pelayanan kesehatan yang mereka terima bakal terganggu setelahnya.
|Baca juga: Ombudsman RI Soroti 3 Masalah Utama Ini di Program Jaminan Kesehatan
“Jadi mereka mendapatkan layanan di rumah sakit, itu kadang-kadang tidak berani menyampaikan keluhan karena khawatir akan berdampak terhadap pelayanan. Jangan sampai sudah menyampaikan keluhan, tiba-tiba layanannya jadi berbeda,” ujar Abdul Kadir, dalam Rapat Panja JKN bersama Komisi IX DPR RI, Rabu, 24 September 2025.
Hasil pengawasan Dewan Pengawas mencatat total 27.038 aduan terkait pelayanan kesehatan, 24.567 keluhan administrasi, dan 11.271 laporan soal iuran. Abdul menambahkan aduan terbanyak berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
Abdul memaparkan enam masalah utama yang membuat kanal pengaduan JKN BPJS tidak optimal. Pertama, rendahnya pemanfaatan Whistle Blowing System (WBS). Kedua, minimnya pemahaman peserta tentang kanal pengaduan yang tersedia.
Ketiga, kekhawatiran peserta terhadap dampak aduan. Keempat, adanya pengaduan berulang. Kelima, rendahnya pemanfaatan aplikasi Mobile JKN. Keenam, kanal pengaduan BPJS Kesehatan yang belum beroperasi penuh tujuh hari.
|Baca juga: Skema Risk Sharing Bakal Buat Beban Konsumen Asuransi Bertambah? Pengamat Bilang Begini!
|Baca juga: Keluhan Peserta Membludak, BPJS Kesehatan Janjikan Respons Cepat dan Tuntas Lewat Kanal Aduan Digital
Dewas menilai pembenahan sistem pengaduan menjadi langkah penting agar transparansi meningkat sekaligus memastikan peserta memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
