Media Asuransi, JAKARTA – Semenjak pandemi melanda, keberadaan sistem teknologi kian mendorong kemudahan kehidupan manusia yang serba digital, salah satunya sistem keuangan yang cashless. Pun begitu, banyaknya platform keuangan juga harus dibarengi dengan literasi digital yang mumpuni.
Dengan layanan keuangan digital yang beragam, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Horas V.M. Tarihoran memberikan tips sebelum menggunakan layanan keuangan digital.
Baca juga: Uang Keluaran 1995 Tak Berlaku Lagi, Segera Tukarkan
“Untuk produk, pastikan memenuhi kebutuhan Anda, memiliki lisensi OJK, dan memeriksa reputasi perusahaan,” kata dia dalam Diskusi Publik KADIN BPKD Transformasi Digital sebagai Pendorong Pertumbuhan Literasi Keuangan, Rabu (31/8/2022).
Selanjutnya adalah dalam skema layanan keuangan digital. Menurut Horas, pastikan skema yang ditawarkan adil dan seluruh biaya transparansi dan transaksi mudah dilakukan.
Di samping itu, memerhatikan karakteristik layanan keuangan digital dengan cara memahami fitur, risiko, penalti, dan biaya yang harus dibayarkan.
“Kemudian harga. Apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan kita dan pantas untuk produk yang didapatkan dibandingkan dengan kompetitor,” lanjut Horas.
Baca juga: Indomaret vs Alfamart, Ini yang Paling Unggul
Terakhir adalah memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen dan mekanisme perlindungan konsumen.
Adapun Horas juga memaparkan ciri-ciri investasi ilegal. Antara lain yaitu klaim tanpa risiko memanfaatkan tokoh masyarakat untuk menarik minat berinvestasi. Kemudian menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat dan legalitas tidak jelas.
“Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru member get member,” pungkas Horas.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Chief of Special Projects Pluang Ronny Hutahaya menyebut bahwa literasi keuangan perlu untuk ditingkatkan seiring dengan meningkatnya inklusi keuangan.
Adapun dalam meningkatkan literasi keuangan menurut dia, pemerintah dan legislator perlu merancang regulasi yang dapat mengakselerasi inovasi teknologi finansial serta industri yang sehat untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Selanjutnya melakukan koordinasi lintas sektor antar kementerian dan lembaga yang mengawasi produk dan jasa keuangan.
“Meningkatkan transparansi dan komunikasi publik dengan seluruh pemangku kepentingan,” papar Ronny.
Selain itu, pemerintah dan legislator perlu berkolaborasi dengan pelaku industri untuk menciptakan inisiatif program edukasi keuangan dan teknologi keuangan. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
