Media Asuransi – Kementerian Keuangan mencatatkan utang luar negeri RI mengalami kenaikan sebesar 27,1 persen atau setara Rp6.074,56 triliun di akhir tahun 2020.
Berdasarkan angka tersebut RI memiliki rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68 persen. Sementara di tahun 2019 posisi utang luar negeri RI mencapai Rp4.778 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB juga lebih rendah, yaitu 29,8 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. “Meningkatnya utang luar negeri pemerintah disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih berlanjut tahun ini,” jelas Menkeu Sri Mulyani sebagaimana dikutip dalam laman resmi Kemenkeu, Selasa, 19 Januari 2021.
Baca Juga: Kemenkeu: Realisasi Program PEN 2020 Capai Rp579,8 Triliun
Sebagaimana diketahui, per November 2021 saja sebagaimana dilansir Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia hampir menembus Rp6.000 triliun. Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri Indonesia mencapai US$416,6 miliar per November 2020. Angka tersebut naik naik 3,9 persen secara year on year (yoy).
“Disebabkan oleh peningkatan penarikan neto utang luar negeri Pemerintah. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang luar negeri berdenominasi Rupiah,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.
BI juga mencatat, utang luar negeri pemerintah per November 2020 terbagi menjadi dua pos utama yaitu utang luar negeri sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$206,5 miliar dan utang luar negeri sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$210,1 miliar.
Baca Juga: Kemenkeu Alokasikan Anggaran Vaksin Rp73 Triliun dari APBN 2021
“Kenaikan utang luar negeri pemerintah dipengaruhi meningkatnya kepercayaan investor sehingga aliran modal asing memasuki pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kenaikan utang luar negeri juga ditopang oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Erwin.
Dalam catatan BI, utang luar negeri pemerintah saat ini tersebar ke jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,8 persen dari total utang luar negeri. Sementara itu, sektor konstruksi 16,6 persen, sektor jasa pendidikan 16,6 persen, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,8 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,2 persen. One
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
