Wimboh Santoso Resmi Pimpin MES

    Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) secara resmi melantik Wimboh Santoso sebagai Ketua Umum MES periode 2018-2021. Pelantikan yang diikuti oleh seluruh jajaran pengurus baru MES tersebut dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina MES dan sekaligus Ketua MUI KH Ma’ruf Amin di Jakarta, 24 Maret 2018. Wimboh menggantikan ketua umum sebelumnya yang diemban oleh Muliaman D Haddad yang telah habis masa jabatannya.

    Acara pelantikan pengurus ini juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk merumuskan program kerja selama satu periode kepengurusan. Rakernas melibatkan para dewan pakar ekonomi syariah untuk membahas isu-isu aktual ekonomi syariah di tanah air. Pada kesempatan itu, juga digelar Forum Pakar Khusus yang mengangkat tema “Arah dan Strategi MES dalam Pembinaan Umat untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia”. Forum ini diikuti oleh 30 orang anggota Dewan Pakar MES.

   KH Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan mengatakan bahwa Wimboh merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi, karena memiliki komitmen yang kuat untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menanggapi pernyataan tersebut, Wimboh mengatakan akan berusaha seoptimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita akan menjadikan MES sebgai akselerator bagi pertumbuhan ekonomi syariah dengan memaksimalkan dukungan SDM, IT, dan infrastruktur ekonomi syariah lainnya. MES juga akan fokus pada pendirian LKMS berbasis pesantren khsusunya Bank Wakaf Mikro yang sejalan dengan kebijakan pemerintah,” tutur Wimboh.

   Per Desember 2017 total aset keuangan syariah di Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.133,7 tiliun, atau 8,24 persen dari total asset sektor jasa keuangan Indonesia. Jumlah itu terdiri dari aset perbankan syariah sebesar Rp435,02 triliun, aset asuransi syariah Rp40,52 triliun, aset pembiayaan syariah Rp34,48 triliun, aset lembaga non-bank syariah lainnya Rp24,14 triliun, sukuk korporasi Rp15,74 triliun, reksadana syariah Rp28,31 triliun, dan sukuk negara sebesar Rp555,50 triliun. Fir