Kesenjangan Pendidikan Formal dan Non Formal Harus Dipikirkan

Media Asuransi, JAKARTA – Kesenjangan antara pendidikan formal dan non formal makin jelas terlihat. Kemendikbudristek mesti memikirkan hal ini, karena anggaran untuk pendidikan non formal terus terkikis, tertinggal jauh dari pendidikan formal yang memang teralokasikan dengan baik dalam APBN maupun APBD.

Hal ini mengemuka saat delegasi Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Kamis, 6 Juli 2023. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta agar pendidikan non formal juga mendapat perhatian yang cukup. Pendidikan formal tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pendidikan para siswa. Sisa kebutuhan itu justru ada pada pendidikan non formal.

|Baca juga: Menkeu: Realisasi Anggaran Pendidikan 2022 Mencapai Rp472,6 Triliun

“Siapa pun sampai usia berapa pun masih harus diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang tidak semua itu dipenuhi oleh pendidikan formal. Non formal pun selayaknya mendapat dukungan dan perhatian yang cukup,” kata Hetifah, dikutip dalam laman DPR, Jumat, 7 Juli 2023.

Dikatakan Anggota F-PG DPR ini, pemerintah pusat sudah cenderung mengurangi anggaran untuk pendidikan non formal. Seperti diketahui, lembaga non formal ini beragam macamnya. Ada lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan, dan lain-lain.

Pendidikan non formal sebetulnya ditujukan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal. Di Kalbar, nasib pendidikan non formal kian memprihatinkan, menyusul masalah pendidikan formalnya sendiri yang masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.

“Saat ini di pusat cenderung semakin mengurangi anggarannya (untuk pendidikan non formal) dan kelembagaannya. Masih ada ketidakpastian, sehingga sulit untuk bisa dapat dukungan anggaran dari APBD kabupaten/kota. Jadi, tidak ada institusi yang mampu menempuh pendidikan non formal ini secara tegas,” tutur legislator Dapil Kaltim tersebut.