Media Asuransi, JAKARTA – Pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, bagi sebagian orang mungkin menjadi malam yang biasa. Ada yang pulang dari kantor, para ibu berangkat ke pengajian, anak-anak bermain di lapangan atau belajar mengaji, hingga sejumlah pekerja berangkat ke kantor untuk menjalankan shift pekerjaannya.
Namun tidak bagi mereka yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menuntut pembubaran DPR. Jika ditarik sedikit ke belakang, pada Kamis siang itu, ribuan demonstran dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Awalnya, aksi itu berlangsung damai.
Akan tetapi, massa tidak mau membubarkan diri sesuai dengan ketentuan. Kondisi itu membuat aparat penegak hukum dalam hal ini polisi meminta massa bubar dan mulai melakukan desakan. Massa yang terdesak pun melakukan perlawanan. Gesekan keras dengan polisi tidak terhindarkan dan berlangsung cukup lama.
Tembakan gas air mata yang ditujukan untuk membubarkan massa dibalas dengan lemparan batu dan botol. Kemudian, pada pukul sekitar 19.25 WIB, mobil rintis milik kepolisian tiba-tiba melaju kencang tanpa memperhatikan massa yang berkumpul di Jalan Penjernihan I atau tepat di depan Rumah Susun Bendungan Hilir.
|Baca juga: OJK Diminta Awasi Bank Himbara Lebih Ketat, Ada Apa?
|Baca juga: Respons Sidang KPPU, AFPI: 97 Platform Tolak Tuduhan Penetapan Harga
Ibarat pepatah ‘untung tak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak’, mobil rantis yang mengarah kepada massa justru menabrak dan melindas salah satu driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan hingga tewas. Jika melihat rekaman video yang beredar terlihat mobil rantis tersebut memaksa terus melaju meski korban telah terkapar.
Kabar yang diterima keluarga pun membuat tangis pecah kedua orang tua Affan. Ketika mendapat kabar duka itu, pasangan suami istri paruh baya tersebut duduk di beranda rumahnya yang sederhana dengan sang ayah menundukkan kepala, sementara sang ibu tak kuasa menahan air mata.
Affan dikenal orang yang baik. Tidak ada yang menyangka jalan hidupnya membuatnya terseret ke dalam isu besar yang mengguncang stabilitas ekonomi dan memicu aksi massa. “Affan hanya ingin hidup layak. Dia kerja siang malam, kadang tidak pulang demi biaya sekolah adiknya,” ucap sang ibu di sela-sela tangisnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengunjungi ruang jenazah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Jumat dini hari, 29 Agustus 2025, untuk menengok jenazah Affan sekaligus bertemu keluarga pengemudi ojol yang tewas terlindas mobil rantis Brimob.
Meski Listyo sudah meminta maaf kepada keluarga Affan dan keluarga besar ojol, namun kemarahan para ojol dan masyarakat tidak terbendung. Secara garis besar, pada 25 Agustus hingga awal September 2025, unjuk rasa awalnya dipicu protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota DPR RI.
Namun, isunya terus berkembang dari waktu ke waktu terutama dipicu tewasnya Affan yang dilindas mobil rantis Brimob. Alhasil, unjuk rasa yang awalnya berpusat di depan Gedung DPR pun titik konsentrasinya terpecah ke sejumlah titik.
Bahkan, demonstrasi yang sebelumnya terkendali makin lama makin memanas. Sejumlah fasilitas umum rusak parah dan beberapa kantor kepolisian dihancurkan oleh para pengunjuk rasa.
Kemarahan masyarakat semakin menjadi-jadi saat sejumlah rumah anggota DPR seperti Eko Patrio, Ahmad Sahroni, hingga Uya Kuya dijarah oleh masyarakat. Bahkan, Sri Mulyani Indrawati yang kala itu menjabat sebagai menteri keuangan (menkeu) tidak luput dari kemarahan para pengunjuk rasa dengan rumahnya ikut digeruduk.
Melihat situasi yang memanas, Presiden Prabowo Subianto turun tangan mendinginkan suasana. Dalam sebuah video yang beredar dan diterima awak media terlihat Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi pada demonstrasi Kamis malam, 28 Agustus 2025, termasuk peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor. “Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini,” ujar Prabowo.
|Baca juga: Berikut 4 Saham untuk Jemput Rezeki Hari Ini saat IHSG Tembus Rekor Tertinggi
|Baca juga: Komisaris Tugu Pratama Mundur, RUPSLB Tetapkan Susunan Baru Dewan Komisaris
Sikap Kepala Negara yang berupaya mendinginkan situasi dan kondisi tersebut tentu sangat penting. Apalagi, banyak pihak yang mengaitkan dan menggiring aksi demonstrasi tersebut dengan kejadian 1998. Apabila hal itu terjadi bukan tidak mungkin Indonesia mengalami kelumpuhan terutama dari sisi perekonomian.
OJK wajib hadir
Di sinilah pentingnya industri jasa keuangan dalam menopang roda perekonomian. Pada titik ini juga regulator jasa keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib hadir menjaga stabilitas sistem keuangan terutama mengawal operasional Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar tetap melayani masyarakat saat unjuk rasa terjadi secara berkepanjangan.
Beruntung aksi demonstrasi itu bisa dikendalikan pemerintah dan berakhir damai meski tidak ditampik sejumlah fasilitas umum, kantor kepolisian, dan beberapa gedung hancur atau mengalami kerusakan berat. Namun pertanyaannya, bagaimana peranan industri jasa keuangan dalam periode akhir Agustus dan awal September saat unjuk rasa memanas atau sesudahnya?
Kondisi kebatinan itu yang sepertinya dirasakan oleh Dewan Komisioner (DK) OJK yang dalam sunyi senyap menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menjaga agar sistem keuangan tetap stabil. Tanpa terlalu mengeluarkan banyak statement pada periode tersebut, DK OJK menjaga agar LJK tetap beroperasi dengan menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi kala itu.
Barulah pada saat konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Agustus 2025 yang digelar pada Kamis, 4 September 2025, dan dilakukan secara daring awak media dan publik secara luas mengetahui apa saja yang mereka lakukan agar industri keuangan tetap stabil dan roda perekonomian berjalan tanpa ada gangguan yang berarti.
Dalam konferensi pers itu, salah satu momen yang cukup ikonik adalah saat Ketua DK OJK Mahendra Siregar tersenyum tipis ketika mengetahui pertanyaan yang masuk mencapai all time high yakni 277 pertanyaan sepanjang konferensi pers Hasil RDKB diselenggarakan di era kepemimpinannya.
Dirinya pun dengan tenang menjawab pertanyaan para awak media mengenai bagaimana dampak unjuk rasa yang ricuh terhadap industri jasa keuangan, peranan LJK mengembalikan kondisi yang rusak ke situasi normal, hingga seperti apa stabilitas industri jasa keuangan Tanah Air.
“Terima kasih teman-teman, rekan media. Pertanyaannya banyak sekali. Mencapai 277 (pertanyaan). Kemarin waktu direncanakan konferensi pers ini jam 8 (pagi) ada kekhawatiran teman-teman media belum siap. Tapi yang terjadi pertanyaanya all time high, 277 seluruhnya, terima kasih, apresiasi,” kata Mahendra seraya tersenyum tipis, awal September 2025.
Apresiasi yang dilontarkan oleh orang nomor satu di OJK itu bukan tanpa alasan karena pertanyaan yang diberikan para awak media didominasi tentang bagaimana peran OJK dalam menjaga industri keuangan dan imbasnya terhadap perekonomian saat unjuk rasa kala itu terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Mahendra seakan sudah bisa memprediksi apa saja pertanyaan yang diberikan sehingga siap menjawabnya. Ia menegaskan sektor jasa keuangan berada di posisi resilien dan terjaga meski beberapa hari terakhir yakni di akhir Agustus hingga Awal September bergejolak akibat aksi demonstrasi di beberapa titik di Indonesia terutama di Kota Jakarta.
“Mungkin sedikit mengulang dari yang tadi sudah saya sampaikan bahwa secara menyeluruh di tengah kondisi global dan domestik, OJK menilai sektor jasa keuangan resilien dan tetap terjaga,” kata Mahendra.
Secara fundamental, lanjutnya, indikator sektor jasa keuangan Tanah Air menunjukkan tingkat permodalan yang solid, likuiditas sangat memadai, dan profil risiko terkendali. Bahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif termasuk menyentuh level tertinggi di tengah gejolak yang terjadi.
“Dan betul, walau sempat terjadi gejolak volatilitas di beberapa hari sebelumnya, namun perkembangan lebih lanjut dan sampai kemarin kita melihat dampak dari perkembangan beberapa hari terakhir ini relatif terbatas,” tegasnya, di awal September.
Menjaga stabilitas sistem jasa keuangan
Ke depan, Mahendra menekankan, ada tiga hal yang akan dilaksanakan oleh OJK terkait langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan dalam rangka terus menjaga stabilitas sistem jasa keuangan dan pelayanan bagi masyarakat.
Pertama koordinasi intensif dengan lembaga jasa keuangan dan pihak-pihak terkait untuk memastikan layanan keuangan berjalan optimal bagi masyarakat. Hal ini mengingat secara umum infrastruktur lembaga jasa keuangan terjaga baik, namun pendataan dan asesmen menyuruh atas dampak dinamika di dalam negeri terhadap lembaga jasa keuangan terus dilakukan.
|Baca juga: Direksi Soho Global Health (SOHO) Dirombak, Siapa Saja Pemain Barunya?
|Baca juga: Bos BI Bilang Begini soal Keputusan Purbaya Pindahkan Rp200 Triliun kepada Himbara
“Untuk itu, OJK proaktif mengidentifikasi potensi kerugian dan risiko serta mempercepat asesmen terhadap penilaian kemungkinan kerugian dan memastikan pembayaran klaim segera dilakukan,” tukasnya.
Kedua memberikan kemudahan akses dan penyediaan pembiayaan bagi masyarakat untuk mendorong aktivitas ekonomi. Melalui ketentuan mengenai kemudahan akses pembiayaan bagi sektor UMKM yang akan diterbitkan dalam waktu dekat, OJK meminta lembaga keuangan untuk memberikan kebijakan dan skema khusus dalam produk pembiayaan UMKM.
“Bagi debitur yang terkena dampak material dari perkembangan situasi terkini dan berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran pinjamannya, kami mendorong lembaga jasa keuangan terkait memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, antara lain restrukturisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelindungan terhadap nasabah,” ucapnya.
Ketiga OJK terus memantau situasi yang berkembang untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. OJK mendorong lembaga jasa keuangan melakukan uji ketahanan atas dampak pergerakan nilai pasar dari aset yang dimiliki guna memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario.
“Berbagai instrumen kebijakan untuk antisipasi kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan juga telah tersedia. Tadi Pak Inarno menyampaikan beberapa instrumen seperti buyback saham tanpa melalui RUPS, penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling, penyesuaian trading hold, serta asymmetric auto rejection tetap berlaku,” tuturnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menambahkan sejumlah klaim sudah mulai diproses utamanya yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
“Untuk BPJSTK telah menyalurkan santunan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian kepada korban yang dirawat di rumah sakit maupun yang meninggal dunia. Sampai dengan saat ini, yang sudah dilaporkan ada sembilan,” ujar Ogi.
Sedangkan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), lanjut Ogi, telah memberikan santunan untuk kecelakaan kerja kepada peserta TNI/Polri dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak.
“Berdasarkan hasil koordinasi dan identifikasi, fasilitas umum dan gedung yang mengalami kerusakan sudah ada beberapa yang dalam proses penggantian,” ucapnya.
Adapun Polsek Ciracas, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Mamuju, pagar depan Gedung MPR-DPR, hingga Gedung DJKN Kanwil Jakarta mendapat penggantian atau dijamin oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN).
|Baca juga: Bos BI Buka-bukaan Penyebab Suku Bunga Perbankan Susah Turun, Ternyata Ada Special Rate untuk Nasabah Tajir!
|Baca juga: Bos BCA (BBCA) Jamin Kredit Disalurkan dengan Prinsip Kehati-hatian
Sementara yang dijamin oleh asuransi swasta yakni Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Gedung Grahadi Surabaya, tiga unit pos polisi di Slipi, Salemba, Gunung Sari, dan juga hotel di Bandung. Tidak hanya itu, identifikasi lebih lanjut juga sudah dilakukan terhadap klaim asuransi pada kendaraan bermotor yang berdampak.
Namun, Ogi menambahkan, terdapat indikasi sejumlah kendaraan yang dibeli dengan pinjaman dari bank maupun multifinance serta tidak dilengkapi perluasan jaminan risiko kerusuhan huru hara berpotensi tidak terlindungi oleh asuransi. “Untuk asuransi jiwa komersial kami belum mendapatkan laporan untuk yang klaim dari asuransi jiwa komersial,” kata Ogi.
Industri asuransi didorong melakukan asesmen memadai
Ogi menekankan OJK terus mendorong lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian untuk melakukan asesmen secara memadai dalam memastikan perlindungan kepada masyarakat, terutama usai unjuk rasa.
“Pengawasan dilakukan dalam memverifikasi kelayakan klaim sesuai polis, mempercepat penyelesaian dan pembayaran klaim yang sudah dinyatakan eligible, serta melakukan stress test untuk potensi dampak pergerakan nilai pasar aset guna menjaga solvabilitas dan kemampuan membayar kewajiban,” ujar Ogi.
Lebih lanjut, OJK mencatat IHSG pada akhir Agustus 2025 berada pada level 7.830 atau menguat 4,63 persen secara month-to-date, atau menguat 10,60 persen dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu di mana nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp14,182 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi menjelaskan IHSG pada 28 Agustus 2025 sempat menyentuh titik tertinggi pada level 8.022 dan mencatatkan all time high dan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp14,377 triliun.
“Dari sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi harian pasar saham per Agustus 2025 secara year-to-date tercatat sebesar Rp14,32 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir bulan lalu yaitu Rp13,42 triliun,” kata Inarno.
“Dan lebih baik dari rata-rata nilai transaksi pada 2024 yaitu Rp12,85 triliun, yang secara year-to-date itu artinya naik sebesar 11,42 persen,” tambahnya.
|Baca juga: Bank Mandiri (BMRI) Gelar Livin’ Fest 2025, Expo Sinergi UMKM dan Ekonomi Kreatif
|Baca juga: Ramai Rumor QRIS Palsu, BI Beberkan Modus Pedagang dan Konsumen Nakal!
Kondisi itu terjadi lantaran adanya sebuah ‘sistem’ yang dibangun OJK dari jauh-jauh hari untuk mengantisipasi risiko, termasuk saat unjuk rasa besar-besaran terjadi dan berujung ricuh. Inarno menyebut saat ini OJK telah memiliki bauran kebijakan pada kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan.
Hal itu untuk merespons dinamika kebijakan global yang dikeluarkan pada Maret dan April 2025 yaitu buyback saham tanpa RUPS, penundaan implementasi pembiayaan short selling, penyesuaian trading halt, dan juga penerapan asimetrik atau auto rejection.
“Dan berdasarkan assessment dan evaluasi yang dilakukan oleh OJK dan SRO, kebijakan tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini,” kata Inarno.
Kondisi itu yang membuat OJK memandang dampak dari aksi unjuk rasa dan sempat ricuh di akhir Agustus dan awal September 2025 terhadap industri pasar modal Indonesia relatif terbatas.
“Dengan fundamental ekonomi yang solid serta komitmen OJK menjaga stabilitas pasar, kami melihat volatilitas yang terjadi pada akhir Agustus dan awal September bersifat terbatas dan ke depan diharapkan dapat terus membaik,” kata Inarno.
Milestone lain yang dicapai saat gonjang-ganjing terjadi akibat unjuk rasa dan dampaknya terhadap industri keuangan dan perekonomian adalah aktivitas likuiditas perbankan aman terkendali. OJK memastikan aktivitas industri perbankan di Indonesia tidak terganggu khususnya terkait layanan perbankan akibat aksi unjuk rasa.
“Saya akan menjawab secara singkat bahwa tentu saja kita OJK terus memastikan aktivitas industri perbankan itu relatif tidak terganggu khususnya mungkin pada saat layanan perbankan dan nasabah,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
Ia menegaskan industri perbankan sudah secara optimal memberikan pelayanan kepada nasabah saat demonstrasi terjadi baik melalui jaringan ATM, mobile banking, kegiatan operasional di kantor bank, maupun kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga layanan perbankan tetap beroperasi tanpa terganggu.
“Dampak unjuk rasa terhadap operasional perbankan bisa dikatakan relatif minimal, meskipun terdapat beberapa penyesuaian untuk memastikan layanan perbankan tetap optimal. Hal ini mencakup antara lain penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional beberapa kantor cabang, ATM, dan mobile banking,” ujarnya.
Dirinya menambahkan penyesuaian yang dilakukan berupa beberapa penutupan sementara dan pembatasan operasional kantor kabang yang berada di area yang dekat dengan lokasi unjuk rasa. “Saya kira ini upaya preventif yang biasa dan normal. Secara umum, kualitas perbankan juga masih terjaga dan relatif stabil,” tegas Dian.
Tidak terdapat indikasi penarikan dana
Lebih lanjut, Dian menambahkan, sampai dengan saat ini tidak terdapat indikasi penarikan dana deposito dalam jumlah yang besar di sisi perbankan. Kemudian, lanjutnya, tidak ada gangguan signifikan pada ATM sebagai akibat aksi unjuk rasa yang terjadi.
“Dalam satu minggu terakhir, pergerakan deposit, baik inflow maupun outflow nasabah juga berjalan normal dan tidak terlihat ada kecenderungan penarikan dana yang signifikan. Pergerakan dana pihak ketiga juga masih tergolong wajar dan sesuai dengan siklus normal pada akhir dan awal bulan,” tukasnya.
OJK akan senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pelaku perbankan serta meminta bank untuk terus memantau dampak sosial politik serta memastikan layanan perbankan tetap optimal. Hal itu melalui beberapa channel antara lain ATM, mobile banking, serta kantor cabang yang masih beroperasi secara normal atau yang terbatas.
“Wajar juga melakukan monitoring aktif terhadap layanan perbankan termasuk layanan kantor cabang untuk menjamin tidak terdapat gangguan atas kondisi keamanan terkini,” tukasnya.
|Baca juga: Paket Stimulus 8+4+5 Diyakini Bikin Industri Asuransi Kecipratan Berkah, Begini Penjelasan DAI!
|Baca juga: Rp200 Triliun Resmi Masuk Himbara, Industri Asuransi Bakal Ketiban Durian Runtuh?
Selain itu, ia menilai, perlu juga mengoptimalkan regulasi dan tindakan pengawasan dalam rangka membuat ketahanan sistem informasi, pencegahan tindakan kejahatan keuangan, dan memaksimalkan pengendalian internal bank guna memitigasi potensi gangguan yang disebabkan oleh dinamika sosial politik terkini.
Untuk memitigasi risiko likuiditas atas potensi penarikan DPK dalam jangka pendek, ia menambahkan, OJK dan perbankan bersama-sama melakukan pemantauan likuiditas yang lebih intens seperti monitoring pergerakan DPK dan perkembangan rasio likuiditas masing-masing bank.
“Perbankan diminta untuk menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah untuk meminimalisir potensi penarikan dana dalam jumlah besar serta melakukan mitigasi terhadap risiko konsentrasi,” tutupnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
