Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) atau Amar Bank menegaskan peran perbankan digital sebagai enabler untuk memperkuat ketahanan ekonomi digital Indonesia. Salah satu caranya yakni memberdayakan potensi besar dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyikapi momentum pemulihan ekonomi.
Amar Bank menyoroti UMKM sebagai ‘sleeping giant‘ yang menyimpan potensi besar, namun masih menghadapi kesenjangan akses terhadap layanan keuangan formal dan pembiayaan yang membutuhkan banyak persyaratan.
Hal tersebut terlihat dari potensi UMKM yang masih belum optimal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit, berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB, dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Sehingga menjadikan UMKM menjadi mesin pertumbuhan terbesar di Indonesia.
|Baca juga: Rupiah Melemah, Strategi Investasi Asuransi Jiwa Terancam Berubah?
|Baca juga: Harga Minyak Melonjak, Mirae Asset Sekuritas Peringatkan Risiko Volatilitas Pasar
Namun, peluang besar tersebut masih tertahan oleh kesenjangan akses pemerintah yang menargetkan porsi pembiayaan UMKM sebesar 30 persen dari total kredit perbankan. AKan tetapi penyaluran kredit UMKM pada 2025 disebut masih sekitar 19,4 persen dari total kredit perbankan.
Karena itu, Amar Bank menilai perbankan digital punya peran krusial untuk membangunkan potensi UMKM dengan proses layanan yang lebih sederhana, akses pembiayaan yang lebih cepat, serta penguatan keamanan transaksi agar ekonomi digital tumbuh lebih inklusif dan resilien pada 2026.
Senior Vice President of MSME Amar Bank Josua Sloane Solagracia menegaskan Amar Bank berkomitmen menghadirkan solusi yang relevan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi berbagai kendala dalam mengakses layanan keuangan formal, khususnya memperkuat kesiapan usaha dan pengelolaan bisnis agar lebih tertata.
“Amar Bank membantu pelaku UMKM menata administrasi dan pengelolaan keuangan usaha secara lebih rapi, terstruktur, dan terdokumentasi melalui Amar Bank Bisnis. Solusi ini memperkuat fondasi bisnis jangka panjang,” kata Josua, di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Dengan rekam jejak keuangan yang lebih baik, lanjut Josua, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk dinilai layak secara objektif oleh lembaga keuangan dan mengakses pembiayaan formal secara lebih luas.
|Baca juga: Allianz Indonesia: Perencanaan Pendidikan Anak Perlu Dilihat Menyeluruh
|Baca juga: Laba Bersih Bank Mandiri (BMRI) Tumbuh 16,7% Jadi Rp8,9 Triliun di Februari 2026
|Baca juga: Kinerja Industri Asuransi Indonesia Disebut Masih Aman Meski Timur Tengah Membara
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi salah satu tantangan utama bagi pelaku UMKM di Indonesia.
Menurutnya, meskipun pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM sebesar 30 persen dari total kredit perbankan, namun realisasinya saat ini masih berada di kisaran 20 persen. Ini disebabkan salah satunya oleh tingkat adopsi layanan keuangan yang masih timpang antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Selain itu, banyak pelaku UMKM menghadapi hambatan administratif dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, sehingga mereka masih mengandalkan modal pribadi maupun pinjaman dari keluarga,” tutup Huda.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
