Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) atau BJB melakukan serah terima kunci rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap program perumahan nasional.
Sebelumnya telah dilakukan penyerahan kunci kepada 100 penerima manfaat lainnya pada 13 Juli 2025 di lapangan Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Kegiatan ini hasil sinergi antara BJB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemprov Jawa Barat, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
|Baca juga: Lewat CSR, OCBC (NISP) Bidik UMKM Kurang Bankable Masuk Sistem Keuangan
|Baca juga: Punya Peranan Inti di Industri Asuransi, Unit Aktuaria Siap Dibentuk di OJK dan Kemenkeu
Sebanyak 20 penerima manfaat program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) menerima kunci rumah secara simbolis. Selain itu, masyarakat diajak memahami pentingnya perencanaan keuangan dalam mewujudkan impian memiliki rumah pertama.
Sejalan dengan itu, BJB juga tengah mengembangkan produk pembiayaan perumahan bagi segmen masyarakat berpenghasilan tidak tetap non fixed income, sehingga akses terhadap kepemilikan rumah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Tidak hanya itu, BJB akan terus memperkuat sinergi dan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pencapaian program tiga juta rumah dari pemerintah. Sinergi ini tidak hanya mencakup aspek pembiayaan, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan perkembangan pasar properti.
|Baca juga: PAI Gelar 8th Indonesia Actuaries Summit 2025, Diikuti 500 Aktuaris di Seluruh Indonesia!
|Baca juga: BI Rate Dipangkas Lagi! Bos OCBC (NISP) Beberkan Dampaknya terhadap Perbankan RI
Proses KPR tersebut akan dioptimalkan mulai dari simulasi, pengajuan, hingga akad kredit. Lebih lanjut, BJB aktif bekerja sama dengan pengembang lokal terpercaya untuk memastikan kualitas rumah subsidi yang dibangun tetap layak dan sesuai standar pemerintah.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
