Data Backlog Perumahan Tak Jelas, Bos BTN (BBTN): Tanpa by Name by Address Sulit Diselesaikan

By Fajrul

Jumat, 10 April 2026 08:45 WIB

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. | Foto: BTN

Media Asuransi, BANDUNG – Di tengah angka backlog perumahan yang disebut mencapai jutaan unit, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon Napitupulu justru mempertanyakan kejelasan datanya. Tanpa basis data yang terverifikasi, penyelesaian backlog sulit dipetakan secara konkret.

Menurut Nixon, persoalan utama backlog bukan hanya pada jumlahnya, tetapi pada ketiadaan data rinci mengenai siapa yang membutuhkan rumah dan di mana mereka berada. Hal ini membuat berbagai program perumahan menjadi tidak terukur secara pasti.

“Saya pikir ada dua hal yang mesti kita klarifikasi. Pertama, data backlog ini masih berupa data statistik. Masalahnya, sampai hari ini kita tidak tahu siapa sebenarnya yang termasuk backlog dan mereka ada di mana. Tidak ada data by name by address, sehingga ketika ingin diselesaikan justru menjadi sulit,” ujar Nixon, dalam media gathering, di Bandung, Kamis, 9 April 2026.

Ia menjelaskan tanpa data yang jelas, pemerintah maupun pelaku industri kesulitan menghitung kebutuhan riil serta memperkirakan waktu penyelesaian backlog. Bahkan, angka backlog yang beredar saat ini dinilai belum tentu akurat.

“Persoalannya, kita tidak benar-benar tahu apakah angkanya 10 juta atau 9,9 juta karena terus berubah. Apakah angka ini valid atau tidak, tidak ada yang benar-benar tahu. Saya juga tidak bisa memastikan benar atau salah karena datanya memang tidak tersedia,” katanya.

Sebagai perbandingan, Nixon mencontohkan, sistem antrean haji yang dinilai lebih terukur karena sudah berbasis data individu. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menghitung durasi antrean secara pasti.

“Contohnya sistem antrean haji. Pemerintah bisa mengukur berapa tahun akan selesai karena datanya by name, by address, dan ada kuota tahunan. Kalau dikalkulasi, backlog-nya bisa diproyeksikan selesai dalam jangka waktu tertentu. Di perumahan, sistem seperti itu belum ada,” ujarnya.

BTN pun mendorong pembentukan ekosistem database nasional di sektor perumahan. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan dapat mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli rumah, sehingga tercipta antrean yang transparan.

“Kita perlu membangun ekosistem database, di mana masyarakat sebelum membeli rumah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Seperti orang mau haji, daftar dulu. Tidak harus langsung bayar, yang penting terdata sehingga kita tahu antreannya dan bisa mengatur prioritasnya,” ucapnya.

Nixon mengakui selama ini kerap muncul keluhan dari masyarakat terkait proses pengajuan rumah yang dianggap tidak transparan. Hal tersebut dinilai sebagai dampak dari belum adanya sistem antrean yang baik.

“Sekarang sering muncul komplain, ‘Kami lebih dulu mengajukan, tapi kenapa orang lain dapat lebih dulu?’ Hal-hal seperti ini menunjukkan perlunya sistem antrean yang lebih baik, dan itu sedang kami kembangkan secara internal,” jelasnya.

Di sisi lain, ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan berbagai program pembiayaan perumahan, mulai dari BSPS, FLPP, hingga KPP, yang terus diperluas dari sisi anggaran dan cakupan.

“Dari sisi pemerintah, strateginya sudah ditingkatkan melalui penambahan anggaran APBN untuk penyelesaian persoalan perumahan, baik BSPS, FLPP, maupun KPP. Jumlah dan jenis programnya juga terus bertambah,” ungkap Nixon.

BTN saat inni tengah menyiapkan sistem antrean berbasis data yang akan diuji coba dan ditawarkan kepada pemerintah sebagai kontribusi dalam menyelesaikan persoalan backlog.

“Ini sedang kami siapkan, semacam pilot project. Nanti akan kami tawarkan ke pemerintah, anggap saja sebagai bentuk CSR BTN. Harapannya, Indonesia ke depan memiliki data yang jelas terkait kebutuhan perumahan sehingga penanganannya bisa lebih tepat sasaran,” tutupnya.