Media Asuransi, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti tingginya rasio kredit menganggur atau undisbursed loan di BTN dan BNI yang dinilai berpotensi menekan kinerja penyaluran kredit ke depan. Ia meminta jajaran direksi kedua bank pelat merah itu segera menyiapkan strategi konkret agar kredit yang belum dicairkan dapat ditekan pada 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, fasilitas kredit yang belum dicairkan pada November 2025 tercatat sebesar Rp2.509,4 triliun atau setara 23,18 persen dari total plafon kredit yang tersedia. Angka tersebut meningkat dari Oktober 2025 yang berada di level Rp2.450,7 triliun atau 22,97 persen.
“Dengan kredit menganggur yang sudah menembus Rp2.500 triliun, direksi wajib menganalisis kondisi ini secara mendalam dan menyusun peta jalan strategis agar angka tersebut bisa turun pada 2026,” kata Nevi, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Nevi menilai tingginya kredit menganggur menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan kredit tidak sekuat tahun sebelumnya, khususnya dari sisi permintaan. Ia pun mempertanyakan komitmen perbankan dalam mendorong pembiayaan sektor produktif, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
|Baca juga: Rapat Komisi XI DPR Tetapkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
“Bagaimana porsi kredit produktif untuk UMKM dan koperasi dalam peta jalan 2026? Apa indikator keberhasilannya?” ujarnya.
Dari sisi penawaran, ia mengungkapkan, masih ketatnya persaingan pendanaan antarbank. Praktik pemberian suku bunga khusus atau special rate kepada deposan besar dinilai masih marak, sehingga mendorong kenaikan biaya penghimpunan dana atau cost of loanable fund.
Kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang bank untuk menyalurkan kredit baru secara optimal. “Pihak bank harus memastikan rasio kredit menganggur bisa turun. Jika tidak, dampaknya akan terasa pada perekonomian masyarakat. Di sisi lain, bank juga wajib mencegah munculnya kredit menganggur baru,” imbuhnya.
|Baca juga: Tantangan Makroekonomi Diramal Jadi Penghambat Industri Asuransi RI Tumbuh 40% di 2026
|Baca juga: Genjot Bisnis, BTN (BBTN) Siapkan Penguatan Modal hingga Dirikan Anak Usaha Asuransi di 2026
|Baca juga: Legislator Pertanyakan Efektivitas Kredit Program Perumahan BTN (BBTN) untuk Milenial
Selain itu, Nevi menyoroti karakter suku bunga kredit yang cenderung kaku. Menurutnya perbankan relatif cepat menaikkan bunga kredit saat suku bunga acuan naik, namun lambat menurunkannya ketika suku bunga acuan turun. Dalam situasi ekonomi yang belum stabil, kondisi ini diperparah dengan peningkatan premi risiko oleh bank.
Ia menegaskan kondisi tersebut memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta strategi penyaluran kredit yang lebih adaptif agar dana perbankan dapat terserap secara efisien dan benar-benar mendorong aktivitas ekonomi, khususnya di sektor riil dan UMKM.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
