Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan adanya tantangan besar berupa celah dalam pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit nasional. Meski likuiditas perbankan saat ini dalam kondisi melimpah, namun penyerapan dana ke sektor riil dinilai masih berada di bawah level potensialnya.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan saat ini masih terdapat jarak antara ketersediaan dana dengan realisasi pertumbuhan di lapangan.
“Ekonomi kita ini sekarang masih bergerak di bawah potential levelnya. Jadi kita masih melihat adanya celah GDP, celah kita masih terjadi ya. Dan itu juga sama terjadi di dalam kredit perbankan, di mana kredit gap-nya masih terjadi,” ujarnya, dalam peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ke-46 di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Destry melimpahnya likuiditas terlihat dari rasio alat likuid perbankan yang mencapai 27,6 persen. Namun, besarnya ketersediaan dana dari sisi penawaran (supply side) belum diikuti oleh penyerapan yang sepadan.
“Karena kita tahu likuiditas ada sebenarnya gitu, sisi supply side-nya ada ya, tinggal nanti mungkin di sisi demand-nya ini menjadi PR kita bersama,” tukasnya.
|Baca juga: Ini 4 Prioritas OJK dalam Penilaian Maturitas Keberlanjutan Perbankan
|Baca juga: Purbaya Perpanjang Penempatan Dana SAL Rp200 Triliun, Begini Respons OJK!
|Baca juga: 4 Saham Pilihan Berpeluang Cuan saat IHSG Diramal Terkoreksi Hari Ini
Data BI mencatat adanya potensi besar dari komitmen kredit yang sudah disetujui namun belum ditarik oleh debitur (undisbursed loan) yang mencapai angka fantastis.
“Saat ini berada di level Rp2.506 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia. Jadi ini angka cukup besar. Nah ini yang tentunya perlu kita dorong sehingga dia akan menjadi nanti sumber bagi pertumbuhan ekonomi,” tegas Destry.
Sebagai langkah konkret menutup celah tersebut, BI telah menyalurkan insentif likuiditas sebesar Rp427,5 triliun melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui kebijakan ini, bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas mendapatkan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM).
“GWM-nya mereka efektif itu sebenarnya tinggal 3,5 persen. Jadi artinya yang 5,5 persen itu kembali kepada bank,” jelasnya.
Lebih lanjut, Destry menekankan upaya menutup celah ekonomi ini membutuhkan kerja kolaboratif lintas lembaga. Mengutip pakar manajemen Stephen Covey, ia menekankan pentingnya sinergi otoritas moneter, fiskal, dan pelaku usaha.
“Synergy is what happens when one plus one equals ten or even a hundred or even a thousand. Dengan sinergi maka tentu power kita akan menjadi lebih kuat lagi,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
