Media Asuransi, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI Hery Gunardi menilai peluang industri perbankan pada 2026 semakin terbuka. Hal itu seiring tren penurunan suku bunga dan ekspansi stimulus fiskal pemerintah yang dapat menjadi katalis pertumbuhan kredit dan ekonomi nasional.
Menurut Hery, inflasi domestik yang terjaga dalam kisaran target Bank Indonesia menjadi fondasi penting terkait stabilitas makro. Kondisi ini berbeda dibandingkan dengan periode 2022–2023 saat tekanan inflasi relatif tinggi.
“Dengan inflasi yang stabil ini, BI memiliki ruang untuk melanjutkan kelonggaran sehat terukur pada 2026,” ujar Hery, dalam webinar bertema ‘Economic Outlook 2026‘ yang digelar OJK Institute, Kamis, 19 Februari 2026.
Ia menjelaskan penurunan BI Rate yang telah dilakukan sepanjang 2025 diproyeksikan berlanjut pada 2026 dengan pemotongan diramal sekitar 50 basis poin. Kombinasi inflasi yang terkendali dan suku bunga yang menurun menciptakan kondisi likuiditas yang lebih kondusif bagi dunia usaha dan sektor perbankan.
|Baca juga: Ramalan BI: Imlek hingga Lebaran Bikin Ekonomi RI di Kuartal I/2026 Tetap Tinggi
|Baca juga: BI Ramal Inflasi Ramadan dan Idulfitri 2026 Tetap Terkendali
Namun, Hery menekankan, efektivitas pelonggaran moneter tetap sangat bergantung pada transmisi ke sektor riil. Dalam konteks itu, ekspansi fiskal dinilai menjadi faktor penentu. “Seiring dengan penurunan BI Rate, ekspansi fiskal menjadi katalis penting untuk mendorong akselerasi pertumbuhan 2026,” ujarnya.
Belanja pemerintah, lanjutnya, masih didominasi fungsi ekonomi dan pelayanan publik seperti program makan bergizi gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta sektor perumahan. Porsi belanja produktif tersebut mencapai lebih dari lima persen terhadap total anggaran negara.
Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah dinilai tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menciptakan permintaan baru di sektor pangan, logistik, konstruksi, bahan bangunan, hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Penguatan koperasi desa dan kelurahan juga memperluas aktivitas ekonomi daerah sekaligus mendorong inklusi keuangan. Keseluruhan program berpotensi menambah sekitar 0,35 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di 2026. Dampaknya juga akan terasa pada pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga perbankan.
|Baca juga: Dewan Ekonomi Nasional Sebut Ketidakpastian Global Takkan Mereda, Bagaimana Nasib RI?
|Baca juga: Bos BRI: Penetapan Premi Asuransi Parametrik Harus Lebih Granular
|Baca juga: Tok! BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4,75% pada Februari 2026
“Efeknya bukan hanya pada proyek inti, tapi pada multiplier efek yang menggerakkan produksi lapangan kerja dan daya beli. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit tetapi membiayai ekosistem pertumbuhan yang kelanjutan,” tegas Hery.
Meski demikian, pemulihan belum sepenuhnya merata. Penjualan kendaraan masih terbatas dan konsumsi kelas menengah bawah tetap sensitif terhadap harga pangan serta biaya hidup. Artinya, momentum pemulihan masih selektif dan belum sepenuhnya berbasis luas.
“Bagi perbankan ini berarti peluang terbuka, namun tetap membutuhkan pendekatan yang terkalibrasi,” pungkas Hery.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
