Media Asuransi, JAKARTA – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) merekomendasikan empat langkah strategis kepada pemerintah agar kebijakan ekonomi ke depan lebih berpihak pada sektor padat karya dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan dukungan kebijakan yang lebih terarah bagi sektor padat karya dan UMKM sangat penting untuk menjaga ketahanan dan mendorong pertumbuhan nasional.
“Apa yang kita harapkan, dari Perbanas juga akan mendukung dan merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah. Tentunya agar lebih pro pada sektor padat karya dan UMKM tadi,” paparnya, Senin, 8 Desember 2025.
Langkah pertama yang dinilai penting oleh Perbanas adalah reorientasi kebijakan fiskal dengan mengalihkan fokus kebijakan fiskal agar lebih mendukung kegiatan aktif. Hal itu seperti mengalihkan subsidi dari konsumtif ke produktif untuk memperkuat sektor padat karya dan UMKM.
|Baca juga: Perbanas Sebut Strategi Dual Track Economy Jadi Kunci Capai Pertumbuhan 8%
|Baca juga: Zulhas Sentil Ekonomi RI: Dulu Setara, Kini Kalah dari Malaysia–Thailand
Selain itu, mengarahkan belanja negara pada program dengan multiplier effect tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara langsung serta mengaitkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan penciptaan tenaga kerja melalui instrumen tematik seperti labour-intensive bonds atau SME-linked bonds.
Rekomendasi kedua adalah penguatan skema penjaminan dan risk sharing. Langkah yang dilakukan adalah memperluas peran lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Askrindo. Lalu merancang skema risk sharing yang lebih responsif, termasuk counter-cyclical di mana tingkat coverage meningkat saat ekonomi melemah dan kembali normal ketika situasi pulih.
|Baca juga: Clyde & Co Bawa Kabar Buruk untuk Industri Asuransi di 2026, Wajib Baca!
|Baca juga: Kecerdasan Buatan Diramal Bakal Geser Sistem Asuransi Tradisional Mulai 2026
Ketiga, pentingnya mempertajam arah manajemen likuiditas dan transmisi kebijakan. Menjaga likuiditas agar tidak terserap berlebihan ke instrumen SBN atau SRBI sehingga penyaluran kredit produktif tetap lancar. Selain itu, menjadikan pertumbuhan kredit padat karya dan UMKM sebagai indikator utama keberhasilan transmisi kebijakan moneter.
Keempat, menjaga stabilitas politik dan konsistensi kebijakan. Dalam jangka pendek adalah menghindari kebijakan ad hoc yang mudah berubah karena tekanan politik atau popularitas. Sementara dalam jangka menengah hingga panjang pemerintah harus memastikan adanya kerangka formal yang jelas, konsisten, dan kredibel.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
