Media Asuransi, BANDUNG – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN menargetkan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di kisaran tujuh persen hingga 10 persen pada 2026. Kondisi itu dengan penyaluran diproyeksikan mencapai 240.950 unit.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan target tersebut sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendukung program perumahan nasional sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Secara historis, BTN telah menyalurkan sebanyak enam juta unit KPR sejak 1976 hingga awal April 2026 dengan nilai mencapai Rp530 triliun. Ia menegaskan ke depan BTN akan terus memperkuat transformasi bisnis menuju konsep beyond mortgage dengan memperluas layanan keuangan.
|Baca juga: OCBC (NISP) Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Siap Buyback Saham
|Baca juga: Allianz Syariah Komitmen Hadirkan Perlindungan Inklusif untuk Keluarga Indonesia
“kami juga menghadirkan inovasi pembiayaan melalui bundling kpr dengan kebutuhan isi rumah,” ujar Nixon, dalam media gathering, di Bandung, Kamis, 9 April 2026.
Transformasi tersebut dilakukan dengan memperluas layanan tidak hanya pada pembiayaan rumah, tetapi juga mencakup kebutuhan keuangan keluarga secara menyeluruh, mulai dari transaksi, usaha, hingga perencanaan jangka panjang.
Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan kinerja penyaluran KPR didorong oleh konsistensi perseroan dalam menjaga ekspansi pembiayaan serta memperluas jangkauan ke berbagai wilayah.
Ia menyebut permintaan terhadap hunian layak dan terjangkau terus meningkat, sementara tantangan sektor perumahan lebih banyak berasal dari sisi pasokan, seperti ketersediaan lahan dan perizinan.
|Baca juga: Biaya Penyakit Katastropik Meroket, BPJS Kesehatan Mulai Kewalahan?
|Baca juga: 99,3% Tercakup JKN, tapi 58 Juta Peserta BPJS Kesehatan Berstatus Tidak Aktif, Ada Apa?
Dari sisi profil debitur, mayoritas pengajuan KPR subsidi berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan.
Segmen tersebut didominasi pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro, serta sektor formal seperti aparatur sipil negara, karyawan swasta, dan pegawai kontrak.
Kondisi ini menunjukkan akses pembiayaan BTN menjangkau kelompok yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh hunian layak. Selain KPR, BTN juga memperkuat ekosistem perumahan melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP).
|Baca juga: BI Bakal Setor Sisa Surplus Rp40 Triliun ke Pemerintah, Ini Rinciannya!
|Baca juga: BI Pastikan Stabilitas Rupiah hingga Sistem Keuangan, Ini Dampak Langsung ke ‘Dompet’ Masyarakat
Hingga Maret 2026, realisasi KPP mencapai Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,47 triliun disalurkan ke sisi suplai kepada 399 debitur yang mencakup pengembang, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan.
Sementara Rp700 miliar disalurkan ke sisi demand kepada 2.892 debitur untuk pembelian, pembangunan, hingga renovasi rumah. “Skema ini memperkuat keterhubungan antara sisi pasokan dan permintaan dalam ekosistem perumahan,” pungkas Hirwandi.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
