Media Asuransi, JAKARTA – Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap usulan atau keputusan pemegang saham terkait rencana merger Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN dan Bank Muamalat Indonesia.
“Pernyataan Menteri BUMN terkait rencana merger Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN dan Bank Muamalat Indonesia merupakan domain pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Bank BTN. Bank BTN akan tunduk dan patuh pada usulan/keputusan pemegang saham mayoritas,” kata Sekretaris Perusahaan Bank BTN Ramon Armando dalam keterbukaan informasi publik yang dikutip, Rabu, 21 Februari 2024.
|Baca juga: Bank BTN Melirik Beberapa Bank untuk Diakuisisi Guna Mendukung Spin Off UUS
Dia menjelaskan perseroan memiliki beberapa opsi dalam proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), salah satunya yaitu dengan melakukan penjajakan pada beberapa bank umum syariah yang ada.
Menurut dia, Bank BTN telah mencantumkan rencana pemisahan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) di dalam Corporate Strategic Plan pada tahun 2021-2025 dan hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bahwa Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan total nilai aset mencapai 50 persen dari total aset BIJK induknya atau maksimal Rp50 triliun wajib melakukan spin off serta wajib menyampaikan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 tahun.
Sebagaimana laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, aset UUS Bank BTN telah mencapai Rp54,3 triliun, dengan demikian UUS Bank BTN telah memenuhi kondisi dan persyaratan dimaksud untuk melakukan spin off.
“Terkait proses butir 2 dimaksud (rencana spin off), Bank BTN telah menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA) dengan calon Investee dan saat ini sedang dalam tahap Due Diligence dengan calon Investee dimaksud,” jelas dia.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
