Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025. Menkeu menyebutkan APBN 2025 akan menjadi APBN transisi untuk pemerintahan berikutnya.
“Mengingat APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang, KEM PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional, terutama dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menkeu, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 5 Juni 2024.
Menkeu menyatakan APBN 2025 akan menjadi fondasi untuk pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dan menekankan perlunya kolaborasi kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan.
“Cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa,” tukasnya.
|Baca juga: Sah! DPR Setujui Destry Damayanti Jadi Deputi Gubernur Senior BI
Dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 28 Mei 2024, seluruh fraksi di DPR menyetujui KEM-PPKF APBN 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Sebanyak sembilan fraksi juga telah menyampaikan masukan dan tanggapan melalui juru bicara masing-masing.
“Masukan dan pandangan atas KEM PPKF 2025 ini menjadi catatan penting dan perhatian bagi pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menyusun APBN 2025,” kata Sri Mulyani.
Pada Rapat Paripurna sebelumnya, fraksi-fraksi di DPR berpendapat terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat.
Menkeu menyampaikan kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan senantiasa menjaga iklim investasi dan usaha yang tetap kondusif serta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Peningkatan kualitas belanja di 2025 pun tak luput dari perhatian DPR RI.
Sri Mulyani menyampaikan pemerintah secara konsisten terus melanjutkan penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif, namun lebih produktif untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB secara agregat pada 2025 berada di level 5,1–5,5 persen. Hal ini dianggap merupakan rentang yang cukup ambisius namun tetap realistis di tengah berbagai dinamika yang ada.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
